Begini Cara Cegah Tindak Korupsi di Lingkungan Pemkab Purbalingga, Minta Pendampingan Kejaksaan

Karena tidak ada keterbukaan maka jaksa pengacara negara tidak akan bisa bekerja.

"Misalkan menginginkan pendampingan hukum, maka masalah-masalah yang ada di lapangan tolong beritahukan kami." 

"Jangan menunggu masalah itu muncul ke permukaan." 

"Kalau tidak ada keterbukaan, pendampingan bisa diputuskan," katanya. 

Lanjutnya, misalkan ada permohonan pendampingan lagi akan dikaji terlebih dahulu. 

Baginya, tidak semua permohonan pendampingan hukum akan diberikan bergantung prioritas kegiatan yang benar-benar membutuhkan pendampingan.

"Misalkan nanti ada permohonan pendampingan yang kami tolak, jangan berkecil hati." 

"Karena kami masih terbuka untuk diminta pendapat." 

"Tidak akan lepas tangan karena tugas kejaksaan membantu dan mendukung program pembangunan kepala daerah," paparnya. (*)

Baca juga: Tarko Sulap Angkot Jadi Ambulans Desa, Simak Kisah Lengkap Warga Karangnangka Banyumas Ini

Baca juga: Yusuf Finarso Masih Bungkam, Pasca Sehari KPK Geledah Kantor DPUPR Banjarnegara

Baca juga: Cilacap Kekurangan 1,5 Juta Vaksin Sinovac, Jadwal Penyuntikan Vaksin Dosis Kedua Mundur

Baca juga: Angka Kematian Masih Tinggi, Alasan Utama Kota Tegal Masuk Aturan PPKM Level IV