Breaking News:

Berita Purbalingga Hari Ini

Begini Cara Cegah Tindak Korupsi di Lingkungan Pemkab Purbalingga, Minta Pendampingan Kejaksaan

Tiwi, sapaan akrabnya mengatakan, Kabupaten Purbalingga telah mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: deni setiawan
PEMKAB PURBALINGGA
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (tengah), bersama Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga, Revanda Sitepu (kanan) saat membuka acara penerangan hukum di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga, Selasa (10/8/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Pemkab Purbalingga berkomitmen membangun tata kelola pemerintahan yang baik. 

Berbagai upaya terus dilakukan utamanya dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi

Salah satunya dengan membangun sinergitas dan kolaborasi dengan jajaran aparat penegak hukum dari Kejari Purbalingga.

"Kami tekankan kepada OPD agar komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik harus tetap dikedepankan." 

"Segala sesuatu harus jalankan betul-betul sesuai regulasi yang telah ditetapkan," ujar Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (10/8/2021). 

Baca juga: Penerapan PPKM di Purbalingga Menunjukkan Hasil Positif, Kasus Aktif Covid Turun hingga 1.500 Kasus

Baca juga: Purbalingga Memprediksi Dapat Tambahan Penghasilan Rp 4,6 Miliar dari BLUD untuk Perubahan APBD 2021

Baca juga: Polisi Berikan Rompi Hijau Kepada PKL di Purbalingga, Jadi Relawan Peduli Protokol Kesehatan

Baca juga: Bupati Purbalingga Tunjuk Sugeng ST sebagai Plt Dirut Perumdam Tirta Perwira

Tiwi, sapaan akrabnya mengatakan, Kabupaten Purbalingga telah mencanangkan zona integritas wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih melayani.

Purbalingga juga membuat rencana aksi terkait 8 area intervensi KPK di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. 

Termasuk optimalisasi pengawasan internal oleh aparat pengawas internal pemerintah (APIP) dengan kapabilitas APIP Kabupaten Purbalingga berada pada level 3.

"Sinergi dengan Kejaksaan Negeri ditandai dengan MoU terkait pendampingan hukum perdata dan tata usaha negara."

"Ada 167 desa dan 10 OPD yang telah melakukan pendampingan," jelasnya. 

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved