Berita Jawa Tengah
Pemkab Kendal Disebut Masih Nunggak Bayar Insentif dan TPP Tenaga Medis, Periode Januari-Juni 2021
Selain insentif tenaga vaksinasi, TPP tenaga medis di Puskesmas Kabupaten Kendal selama beberapa bulan terakhir juga belum terbayarkan.
Penulis: Saiful Masum | Editor: deni setiawan
lihat foto
TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Komisi D DPRD Kabupaten Kendal mendorong Pemkab Kendal agar mengoptimalkan pembayaran insentif tenaga kesehatan vaksinasi Covid-19.
Sehingga, para nakes yang digenjot melakukan percepatan vaksinasi itu bisa mendapatkan suntikan penyemangat melalui dana insentif yang menjadi haknya.
Itu dikatakan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kendal, Mahfud Shodiq pasca kunjungan di sentra pelayanan vaksinasi Covid-19 di Stadion Utama Kendal Kelurahan Kebondalem, Kota Kendal pada, Selasa (3/8/2021).
Pihaknya menemukan laporan bahwa insentif nakes yang melayani vaksinasi belum sepenuhnya direalisasikan.
Padahal, mereka menjadi garda terdepan penanganan Covid-19 yang perlu diperhatikan.
Baca juga: Mantan Lurah Banyutowo Ditahan Kejari Kendal, Jadi Tersangka Kasus Dugaan Pungli PTSL 2018
Baca juga: Hasil Sidak DPRD Kendal - Awal September Pedagang Sudah Bisa Tempati Pasar Darurat Weleri
Baca juga: Pemkab Kendal Dapat 500 Vial Vaksin AstraZeneca, Tapi Digunakan Secara Terbatas Karena Ini
Baca juga: Mendagri Tegur Bupati Kendal, Serapan Insentif Nakes Masih Sangat Rendah, Cuma 28 Persen
"Padahal jumlahnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan risiko yang dihadapi teman-teman nakes."
"Kami minta dinas terkait dapat segera merealisasikan."
"Kami juga akan panggil dalam waktu dekat pihak Dinkes Kabupaten Kendal untuk berikan keterangan," terangnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (4/8/2021).
Selain insentif tenaga vaksinasi, Mahfud menyebut TPP untuk tenaga medis di Puskesmas Kabupaten Kendal selama beberapa bulan terakhir juga belum terbayarkan.
Pihaknya berharap Pemkab Kendal untuk lebih memperhatikan tenaga kesehatan yang berada di garda depan penanganan pandemi Covid-19.
Dengan memberikan hak atas kewajiban yang sudah dijalankannya.
Komisi D juga mendorong dinas terkait untuk pro aktif memberikan layanan vaksinasi jemput bola dengan memaksimalkan stok vaksin yang ada.
Sehingga target pemerataan vaksinasi bisa tercapai untuk membentuk herd immunity.
"Sentra vaksinasi yang mana pendaftarannya melalui online tetap dibuka, namun pelayanan ke desa-desa juga perlu dilakukan."
"Karena kalau hanya melalui online, mayoritas cuma diakses kaum milenial dan belum menjangkau warga di pedesaan pada umumnya," tutur Mahfud.
