Mendagri Tegur Bupati Kendal, Serapan Insentif Nakes Masih Sangat Rendah, Cuma 28 Persen

TRIBUNBANYUMAS.COM, KENDAL - Mendagri Tito Karnavian kembali menyoroti serapan dana insentif untuk para tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

Kali ini, Tito menyayangkan insentif nakes Covid-19 di Kabupaten Kendal baru terserap 28 persen pada 2021. 

Dia pun bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Kendal Dico M Ganinduto dan jajaran Pemkab Kendal melakukan rapat koordinasi tertutup di Pendopo Tumenggung Bahurekso pada Kamis (29/7/2021) sore.

Tito mengatakan, dana yang disediakan untuk penanganan pandemi Covid-19 harus dimaksimalkan oleh setiap pemerintah daerah.

Termasuk dana insentif para tenaga kesehatan (nakes).

Baca juga: Akhir Tahun Ini, Kendal Sudah Miliki Perpustakaan Berkonsep the Light Library, Berikut Fasilitasnya

Baca juga: 85.565 Keluarga di Kendal Terima Bantuan Beras, Bupati Minta Dinsos Kawal Distribusi hingga Desa

Baca juga: Tanggul Sungai Bodri Kendal Rampung November 2021, Sebelum Musim Penghujan Sudah Berfungsi

Baca juga: Nakes RSI Muhammadiyah Kendal Kini Bisa Menghela Napas, Tersisa Tiga Pasien, BOR Turun 15 Persen

Dengan capaian serapan hanya 28 persen, dia meminta Pemkab Kendal agar meningkatkan serapan insentif nakes seoptimal mungkin.

Sehingga, apa yang menjadi hak para nakes diberikan sesuai aturan. 

"Ini (intensif nakes, red) adalah hak nakes."

"Ini yang perlu didorong kepada pemerintah daerah," tuturnya kepada Tribunbanyumas.com, Kamis (29/7/2021). 

Secara nasional, Tito tidak menyebutkan angka pasti serapan dana insentif untuk para nakes Covid-19 saat ini.

Namun, katanya, masih ada beberapa daerah yang belum bisa mengoptimalkan serapan dana yang ada.

Tito pun sudah melayangkan beberapa surat teguran agar pemerintah daerah yang bersangkutan bisa mengupayakan lebih terhadap serapan dana insentif nakes.

"Insentif nakes, kami lihat masih ada beberapa daerah macet, tidak perlu kami sebutkan."

"Kami sudah berikan surat teguran."

"Alhmadulillah direspon baik, ada sejumlah provinsi naik 100 persen."