Berita Solo

TPP PNS Solo Bakal Dipotong 30 Persen untuk Tutupi Defisit APBD Rp 92 Miliar

Tambahan penghasilan pegawai PNS Solo bakal dipotong 30 persen untuk menutup defisit anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 92 miliar.

Editor: rika irawati
KOMPAS.com/LABIB ZAMANI
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka ditemui seusai memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2021 di Balai Kota Solo, Minggu (2/5/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SOLO - Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang harus menelan pil pahit.

Tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) mereka bakal dipotong 30 persen untuk menutup defisit anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang mencapai Rp 92 miliar.

Pemotongan TPP PNS Solo ini disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Paripurna I Raperda tentang Perubahan APBD Solo Tahun 2021 di Solo, Selasa (27/7/2021).

Gibran mengatakan, pemotongan tunjangan PNS ini karena banyak anggaran yang dibutuhkan untuk penanganan Covid-19.

"Ini kan masa-masa darurat saya harus mengalokasikan dana juga untuk penanganan Covid. Jadi, penanganannya juga penanganan untuk masa-masa darurat," kata Gibran di Solo, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Ingin Barter Sepatu dengan Susu Formula Anak, Pria di Laweyan Solo Ini dapat Bantuan dari Polresta

Baca juga: Kasus Kematian Ibu Melahirkan Rendah, Pemkot Solo Belum Rencanakan Vaksin Covid untuk Ibu Hamil

Baca juga: Bikin Resah Warga Lewat Aksi Balap Liar, 16 Pemuda Diamankan Tim Sparta di Ring Road Mojosongo Solo

Baca juga: Malam-malam, Pasukan Polisi Bersenjata Lengkap Datangi RSUD Dr Moewardi Solo. Apa yang Terjadi?

Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo mengatakan, dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Solo sudah disepakati bersama terkait pemotongan TPP PNS.

Hal ini dilakukan untuk menutup difisit anggaran sebesar Rp 92 miliar.

"Kemarin, pada saat kita bahas dengan TAPD itu ada defisit sekitar Rp 92 miliar. Setelah kita bahas itu bisa kita zero kan. Jadi, untuk menutup Rp 92 miliar itu, salah satunya TPP itu," kata dia.

Selain TPP PNS, katanya, anggaran kegiatan lain Pemkot Solo juga akan dipangkas. Misalnya, kegiatan fisik ditunda, perjalanan dinas ditunda, makan minum, dan biaya yang lainnya.

"Ini memang untuk secara keseluruhan sampai dengan akhir tahun untuk pengurangan itu. Jadi ada penyesuaian total Rp19 miliar," kata Budi.

Budi menambahkan, pemotongan tunjangan akan dibedakan menurut golongan PNS.

"Tetapi, besarannya satu ASN dan lainnya mungkin akan dibedakan sesuai golongan dan sebagainya ataupun struktural maupun fungsional," terang Budi.

Di sisi lain, ada usulan agar tunjangan tenaga kesehatan (nakes) tidak dipotong. Terkait hal itu, Budi menyerahkan kebijakan itu kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.

Baca juga: PKL di Tempat Wisata Tak Punya Penghasilan, Bupati Kendal Minta Pemerintah Lakukan Relaksasi Wisata

Baca juga: Gubernur Ganjar Janji Percepat Vaksinasi Covid agar Kekebalan Komunal segera Tercapai

Baca juga: 112 Relawan Covid Salatiga Didaftarkan Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Hasil Iuran Pegawai BPJS

Baca juga: Tabung Oksigen Kosong RS di Semarang Mulai Terisi, KRI Dr Soeharso Isi Ulang 107 Tabung dalam 3 Hari

"Tetapi, kalau ada masukan bahwa karena saat ini garda terdepan untuk penanganan Covid adalah teman-teman nakes kalau dibedakan misal tidak dipotong untuk insentifnya kebijakannya ada di pemkot," terang dia.

"Kami mendorong kalau itu memang khusus untuk nakes diberi kelonggaran untuk insentifnya atau TPP-nya. Karena mereka berada digaris terdepan untuk penanganan Covid," sambung dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tutup Defisit Anggaran Covid-19 Rp 92 M, Gibran Potong Tunjangan PNS Solo".

Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved