Breaking News:

Berita Nasional

Pemerintah Layani Transgender Bikin KTP dan KK: Harus Pakai Nama Asli, Tak Ubah Kolom Jenis Kelamin

Pemerintah memfasilitasi pembuatan administrasi kependudukan berupa KTP Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga transgender.

TRIBUNBANYUMAS.COM/PERMATA PUTRA SEJATI
Ilustrasi antrean warga saat membuat KTP dan KK di Kantor Dindukcapil Banyumas, Rabu (26/8/2020). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah memfasilitasi pembuatan administrasi kependudukan berupa KTP Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bagi warga transgender.

Hanya saja, kemudahan layanan ini tak mengubah identitas mereka.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, kemudahan layanan bagi transgender ini merupakan wujud pemerintah memberantas praktik diskriminasi dalam pelayanan publik.

Dia menyebut, warga transgender merupakan kelompok rentan administrasi kependudukan.

"Negara bertanggungjawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan Adminduk (administrasi kependudukan) terbaik, secara cepat dan mudah, tanpa diskriminasi," kata Zudan sebagaimana dikutip dari siaran pers Dukcapil, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Dukcapil Bakal Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Baca juga: Tak Perlu Repot Mengurus, Pengantin di Kota Tegal Bakal Langsung Terima KK dan KTP Baru seusai Akad

Baca juga: Tahun Depan Warga Kota Tegal Sudah Bisa Cetak KTP Sendiri

Baca juga: Tak Perlu Surat dari Kepolisian, Korban Banjir Bisa Langsung Urus KTP dan KK yang Rusak atau Hilang

"Sebelum dengan kelompok transgender, Dukcapil juga melayani jemput bola perekaman KTP-el kaum disabilitas. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melayani perekaman KTP-el pada kelompok masyarakat adat terpencil Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi," tambahnya.

Zudan melanjutkan, kewajiban negara dalam mendata penduduk rentan administrasi kependudukan itu diamanatkan dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2019.

Aturan tersebut menyatakan bahwa kewajiban negara yakni memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia baik WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap.

"Bila WNA saja kita layani apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI, semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif," tegas Zudan.

Sementara itu, terkait kolom jenis kelamin, yang diberikan kepada para transgender tersebut berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved