Breaking News:

Berita Jateng

Tak Perlu Surat dari Kepolisian, Korban Banjir Bisa Langsung Urus KTP dan KK yang Rusak atau Hilang

Pemerintah akan mengganti dokumen kependudukan, semisal KTP, KK, juga Akta Kelahiran milik warga yang rusak atau hilang karena banjir.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Jateng, Mohammad Saleh. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Pemerintah akan mengganti dokumen kependudukan, semisal KTP, KK, juga Akta Kelahiran milik warga yang rusak atau hilang karena banjir.

Seperti diketahui, banjir masih melanda sejumlah daerah di pantai utara (pantura) Jawa Tengah hingga hari ini, Rabu (24/2/2021).

Sejumlah wilayah yang masih tergenang banjir di antaranya Kota Semarang, Kudus, Kota Pekalongan, dan Demak.

"Jika KTP atau KK hilang, untuk mengganti, bisa membawa surat kehilangan dari kepolisian. Tetapi, untuk korban banjir, tidak perlu. Yang penting ingat no KTP-nya agar bisa dilacak," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jateng, Sugeng Riyanto, Rabu.

Baca juga: Rusak atau Hilang, 23.064 Dokumen Kependudukan Korban Banjir di Jateng Sudah Diganti Kemendagri

Baca juga: Banjir Kembali Genangi Kota Semarang, Stasiun Tawang hingga Kantor Gubernur Jateng Terendam Air

Baca juga: Banjir Masih Genangi 9 Kelurahan di Kota Pekalongan, Ini Titik dan Jumlah Pengungsi yang Bertahan

Nantinya, ada tim yang menjemput bola melayani penggantian dokumen. Warga juga bisa mengurusnya di kantor Dinas Dukcapil setempat atau layanan keliling.

Sementara, Ketua Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Jateng Mohammad Saleh menuturkan, untuk mengurus dokumen kependudukan yang hilang, masyarakat tidak perlu membuat surat pernyataan kehilangan dari kepolisian.

"Terkait hilangnya data kependudukan, saya kira, tidak harus mengurus surat kehilangan dari kepolisian. Karena, kalau mengurus, tentunya repot. Mereka saat ini dalam kondisi susah," kata politikus Partai Golkar ini.

Menurutnya, seharusnya, pelayanan kehilangan dokumen kependudukan juga bisa dilaksanakan di kantor kelurahan atau desa setempat. Atau, bahkan bisa dilakukan di kantor kecamatan.

Semua jaringan atau fasilitas pelayanan untuk mengurus dokumen, kata dia, dibuka sebanyak-banyaknya untuk memudahkan warga.

"Untuk mengurus perekaman e-KTP dan lain sebagainya, masih di tingkat kabupaten/kota. Saya harap, segera dilakukan di kecamatan. Sehingga, jika ada e-KTP warga yang rusak atau hilang, cukup lapor ke desa/kelurahan. Nantinya, yang dari kecamatan bisa jemput bola untuk segera mengganti e-KTP itu," katanya.

Baca juga: Apresiasi Vaksinasi Anggota Polres Kebumen, Plh Bupati: Insyaallah Tidak Ada Efek Sampingnya

Baca juga: Jelang Pelantikan Wali Kota Semarang, Karangan Bunga Mengular dari Balai Kota hingga Simpanglima

Baca juga: Bejat, Dua Pemuda di Banyumas Ini Tega Setubuhi Gadis di Bawah Umur yang Dikenal Lewat Media Sosial

Baca juga: Ingin Kredit Rumah DP 0 Persen? Dari Simulasi, Rumah Harga Rp 600 Juta Cicilan Termurah Rp 4,5 Juta

Terkait blangko e-KTP, bendahara DPD Partai Golkar Jateng ini menyebut, telah melakukan pengecekan di kantor dinas terkait.

Diketahui, bangko e-KTP cukup tersedia untuk mengganti yang rusak atau hilang.

"Saya sudah mengecek dan stoknya mencukupi. Namun, pengadaan blangko ini masih terpusat, seharusnya ada pengadaan sendiri di provinsi, supaya nanti jika blangkonya habis bisa melakukan pengadaan sendiri," ujarnya.

Meskipun demikian, ia berharap, warga tidak menyalahgunakan momentum ini. Artinya, jika masih memiliki dokumen kependudukan, semisal e-KTP, jangan sampai mengaku hilang.

"Ya, kami berharap, masyarakat jangan menyalahgunakan kemudahan ini. Misalnya, e-KTP masih ada tapi mengurus baru, nanti datanya ganda," imbuhnya. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved