Bupati Purbalingga Minta OPD Prioritaskan Pembangunan Fisik dari DAK: Jangan Sampai Kembali ke Pusat

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) memprioritaskan pelaksanaan kegiatan fisik, terutama yang dibiayai dana alokasi khusus (DAK).

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) Pemkab Purbalingga, Kamis (20/5/2021).

Rapat ini dalam rangka memastikan sudah sejauh mana progres kegiatan-kegiatan fisik yang dianggarkan di tahun 2021.

Baca juga: Ini Harga Tiket Citilink Rute Purbalingga-Jakarta, Beroperasi Mulai 1 Juni 2021

Baca juga: SMAN Bobotsari Purbalingga Masuk Enam Besar Lomba Perpustakaan Tingkat Jateng

Baca juga: Dapur Rumah di Pengadegan Purbalingga Ludes Terbakar, Api Diduga dari Tungku

Baca juga: Pemkab dan Kejari Purbalingga Perpanjang Kerja Sama terkait Perdata dan Tata Usaha Negara

Berdasarkan evaluasi, sebagian besar kegiatan DAK belum mulai dilelang.

"Bulan Juni, semua kegiatan DAK sudah (harus) masuk ke ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa). Tolong, beberapa OPD yang masih terkendala agar ada percepatan dan pencermatan, jangan sampai anggaran DAK tidak terserap, terbuang percuma kembali ke pusat karena kita tidak bisa mengeksekusi," kata Tiwi, sapaannya, dalam rilis yang diterima, Jumat (21/5/2021).

Selain DAK, Tiwi juga menginginkan agar OPD memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari APBD namun tetap dalam pencermatan.

Hal ini penting agar proyek yang dilaksanakan tidak mengalami putus kontrak atau gagal lelang.

"Saya tidak mau ada yang namanya putus kontrak, gagal lelang, dan sebagainya. Karena, kegiatan yang dianggarkan dalam APBD adalah kegiatan yang sudah disortir berdasarkan skala prioritas," ungkapnya.

Bupati juga meminta kepada para pimpinan OPD terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Tentunya, agar Kabupaten Purbalingga mendapatkan prioritas berbagai program yang bersumber dari APBN.

Ini bisa dilakukan lewat datang langsung ke kementerian terkait. Dia mencontohkan, Dinperindag yang akan membangun Pasar Badog, diharapkan tidak kehilangan komunikasi dengan kementerian sehingga batal mendapat pendanaan pembangunan pasar dari pusat.

Baca juga: Kasus Video Syur Bu Kadus di Kendal Diselidiki: Diduga Pernah Beredar 2017, Polisi Periksa 3 Saksi

Baca juga: Wisata Perahu Waduk Sempor Kebumen Ramai, Pengelola Wajibkan Penumpang Pakai Jaket Pelampung

Baca juga: Selamat, Cilacap Raih Penghargaan WTP Kelima dari BPK

Baca juga: Jangan Lewatkan! 26 Mei 2021 Nanti Ada Gerhana Bulan Berwarna Merah dan Berukuran Besar

Bappelitbangda juga harus memastikan anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) bisa terealisasi.

Pada kesempatan ini, Tiwi menekankan ada sejumlah pembangunan fisik yang harus terselesaikan tahun 2022.

Di antaranya, merealisasikan Mal Pelayanan Publik yang rencananya akan menempati dan merevitalisasi bangunan eks SMPN 3 Purbalingga.

Tak hanya itu, Tiwi juga menegaskan, pembangunan GOR Indoor juga harus selesai.

"Pembangunan overlay jalan, ini masih banyak yang belum dilanjutkan sehingga terkesan mangkrak. Saya minta, ini menjadi prioritas DPUPR, tahun 2022 overlay selesai. Yang penting, kegiatan atau PR-PR tinggalan lama bisa diselesaikan satu per satu," katanya. (Tribunbanyumas/jti)