Breaking News:

Berita Purbalingga

Pemkab dan Kejari Purbalingga Perpanjang Kerja Sama terkait Perdata dan Tata Usaha Negara

Pemkab dan Kejari Purbalingga memperpanjang kerja sama keduanya di bidang perdata dan tata usaha negara.

TRIBUNBANYUMAS/Istimewa
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi bersama Ketua Kejaksaan Negeri Purbalingga Lalu Syaifudin menunjukkan Nota Kesepakatan Kerja Sama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang telah ditandatangani, di Pendopo Dipokusumo Serda Purbalingga, Kamis (20/5/2021). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Bupati Purbalingga bersama Ketua Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga menandatangani Nota Kesepakatan kerja sama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di Pendopo Dipokusumo Setda Purbalingga, Kamis (20/5/2021).

Kerjasama ini mencakup bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang hukum perdata dan TUN.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Purbalingga Lalu Syaifudin mengatakan, ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan antara pemkab dengan kejari, satu di antaranya mediator pengembalian aset negara.

"Saya berharap, dilakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan aset yang mungkin dikuasai pihak ketiga secara tidak sah. Kami, dengan senang hati, bisa membantu pemda atau instansi lain," kata Kajari dalam rilisnya, Kamis.

Baca juga: Bupati Tiwi Apresiasi Layanan Rapid Test Drive Thru Gratis, Disediakan Polres Purbalingga di Jompo

Baca juga: Dapur Rumah di Pengadegan Purbalingga Ludes Terbakar, Api Diduga dari Tungku

Baca juga: Tiga Pelaku Pengeroyokan Lainnya Jadi DPO Polres Purbalingga, Ancaman Tujuh Tahun Penjara

Baca juga: Alhamdulillah, Jalan Penghubung Karangjambu-Ponjen Purbalingga Sepanjang 2,2 Km sudah Diaspal

Disamping pemulihan aset, kejari juga siap membantu pemulihan keuangan daerah.

Satu di antaranya, membantu menyelesaikan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum bisa diselesaikan.

"Dalam hal peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD), kami juga punya kewenangan mendampingi atau menerima kuasa dalam rangka melakukan penagihan atau mengoptimalkan PAD," ungkapnya.

Saat ini, kerjasama yang sering berlangsung yakni legal asistensi.

Dari 224 desa di Purbalingga, sudah ada 124 desa mendapat pendampingan dari kejari.

Selain itu, juga ada 7 organisasi perangkat daerah (OPD) yang sudah meminta pendampingan untuk kegiatan 2021.

Halaman
12
Penulis: Permata Putra Sejati
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved