Breaking News:

Penanganan Corona

Tolak Disuntik Vaksin Covid Bakal Terima Sanksi, Begini Penjelasan Kementerian Kesehatan

Pemerintah pun menyiapkan sanksi bagi warga terdaftar sebagai penerima vaksinasi tetapi menolak menerimanya.

Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/HERMAWAN HANDAKA
Petugas Puskesmas Pandanaran Kota Semarang memberikan vaksin Covid-19 produksi Sinovac kepada tenaga kesehatan Kota Semarang, di lantai 10 gedung Dinas Kesehatan Kota Semarang, Jumat (15/1/21). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Program vaksinasi Covid-19 gratis bagi 181 juta warga terus berlangsung. Pemerintah pun menyiapkan sanksi bagi warga terdaftar sebagai penerima vaksinasi tetapi menolak menerimanya.

Pemerintah mengancam mencabut bantuan sosial atau penghentian layanan administrasai pemerintah, atau juga denda.

Sanksi tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 pada 9 Februari 2021.

Sanksi administrasi

Kementerian Kesehatan telah melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19.

Mereka yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19, kecuali mereka yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin sesuai indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Pedagang Pasar dan Pekerja Mal Masuk Daftar Penerima Vaksinasi Covid Tahap Dua

Baca juga: Tahun Ini Pemangkasan Anggaran di Blora Capai Rp 72 Miliar, Lancarkan Vaksinasi dan PPKM Mikro

Baca juga: Masih Didata, Pedagang dan Sopir Angkot Bakal Terima Vaksinasi Covid Tahap Dua di Temanggung

Baca juga: Tunggu Aturan dari Pusat, Vaksinasi Covid untuk Nakes Lansia di Banyumas Belum Dimulai

Namun, dalam Perpres 14/2021 antara Pasal 13 dan Pasal 14, disisipkan dua pasal baru yakni Pasal 13A dan Pasal 13B.

Dalam Pasal 13A disebutkan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah, dan/atau Denda.

Adapun pengenaan sanksi administratif tersebut dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, disebutkan di Pasal 13B bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain mendapat sanksi di atas juga bisa dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved