Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

Jusuf Kalla Menilai Pilkada Efektif Dilaksanakan setelah Vaksinasi Massal

Ia mengatakan, Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19 sehingga pelaksanaannya perlu ditunda.

Editor: rika irawati
Tim Media JK
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK), yang juga merupakan Wakil Presiden Indonesia dua periode (era Presiden SBY dan era Presiden Jokowi). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden sekaligus Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai tak ada urgensi bahwa Pilkada Serentak 2020 harus segera diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengatakan, Pilkada Serentak 2020 sangat berpotensi menjadi klaster baru penularan Covid-19 sehingga pelaksanaannya perlu ditunda.

"Kami ingin, rakyat menentukan siapa yang menjadi pemimpin mereka. Dan pemimpin itulah orang yang membuat kebijakan agar rakyat bisa hidup aman, sejahtera, adil, kesehatan terjaga, mengurangi risiko kematian, mengenyam pendidikan yang baik, dan sebagainya," kata Kalla sebagaimana dikutip dari rubrik Opini harian Kompas, Senin (21/9/2020).

"Namun, kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru bisa membuat rakyat sakit bahkan bisa meninggal, buat apa kita mendesakkan menyelenggarakan pemilihan tersebut," lanjut Kalla.

KPU Belum Berencana Tunda Pilkada, Pemungutan Suara Masih Tetap 9 Desember 2020

WNA Asal Bangladesh Masuk Daftar Pemilih Pilkada Purbalingga, KPU: Dipastikan Tidak Muncul di DPT

KPU Bolehkan Konser Musik Saat Kampanye Pilkada, Gubernur Jateng: Ora Usahlah, Kanggo Ngopo

Kapolda Jateng Minta Polres Cegah Munculnya Klaster Baru Covid-19 saat Gelaran Pilkada

Ia menambahkan, pada tahapan pendaftaran calon kepala daerah, sudah banyak tercipta kerumunan yang dikhawatirkan menjadi klaster penularan Covid-19.

Hal itu diperparah dengan terpaparnya sejumlah bakal calon kepala daerah dan penyelenggara pemilu baik di tingkat daerah hingga nasional.

Kalla memprediksi, penularan Covid-19 akan semakin masif pada tahapan Pilkada berikutnya seperti penetapan calon kepala daerah, kampanye, pencoblosan, dan proses penghitungan suara.

"Semua calon akan berpotensi melanggar protokol demi meraih suara sebanyak-banyaknya. Kalau bukan calonnya yang menggunakan berbagai kiat untuk itu, maka para pendukung yang melakukannya (melanggar protokol kesehatan)," kata Kalla.

Rasakan Suhu Udara di Jateng Panas Akhir-akhir Ini? Begini Pejelasan BMKG

Petugas Gagalkan Upaya Penyelundupan Obat Daftar G ke Rutan Salatiga, Obat Dimasukkan Tahu

Besok Warung Makan Kepala Manyung Bu Fat Buka Lagi, Bakal Tolak Calon Pembeli Tak Bermasker

50 ASN di DLH Banyumas Jalani Tes Swab Massal setelah Seorang Pejabat Positif Covid-19

"Setelah itu, hari pencoblosan di mana kerumunan tidak bisa dihindari sebab para pemilih harus berjejer, antre, menuggu giliran mencoblos," lanjut Kalla.

Untuk itu, Kalla mengusulkan penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga vaksin Covid-19 ditemukan dan dirasakan efektivitasnya setelah proses vaksinasi massal.

Ia menilai, Pilkada bahkan bisa ditunda hingga Juni 2021 tanpa mengganggu kinerja pemerintahan daerah lantaran adanya Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah.

"Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat, bukan memudaratkan rakyat," lanjut Kalla. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jusuf Kalla: Jika Pilkada Membuat Rakyat Sakit, untuk Apa Disegerakan?". 

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved