Breaking News:

Kapolda Jateng Minta Polres Cegah Munculnya Klaster Baru Covid-19 saat Gelaran Pilkada

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi meminta seluruh jajaran di setiap Polres melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 saat Pilkada.

POLDA JATENG
Kapolda Jateng Brigjen Pol Ahmad Luthfi 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi meminta seluruh jajaran di setiap Polres melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 saat Pilkada. Hal ini senada dengan perintah Kapolri dalam upaya pencegahan penyebaran wabah dan munculnya klaster baru pilkada.

Perintah tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor ST/2607/IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 September 2020.

Surat yang ditandatangani Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kaopspus Aman Nusa II Pencegahan Covid-19 Tahun 2020 itu menyebut, dalam waktu dekat, calon kepala daerah akan memulai melakukan kampanye secara tatap muka dan virtual.

Pada tahapan tersebut, akan terjadi interaksi secara langsung antara peserta Pilkada dan masyarakat pemilih.

"(Tahapan ini) berpotensi menyebabkan munculnya klaster baru Covid-19. Oleh karena itu, sesuai arahan pimpinan Polri, kita perkuat pencegahannya," ujar Ahmad Luthfi, Selasa (15/9/2020).

Delapan Kilogram Sabu Disita Polisi, Kapolda Jateng: Kami Bisa Selamatkan Nyawa 91 Ribu Jiwa

Dagangan Dimyati Diborong Kapolres Kebumen, Pedagang Viral Seusai Kena Tipu

Biar Penanganan Kecelakaan Tak Seolah Hanya Polisi, Polres Semarang Bentuk Unit Keselamatan Terpadu

Oleh karena itu, Luthfi meminta jajaran Polres di masing-masing daerah yang menggelar pilkada, untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan penyebaran covid-19.

Hal itu juga bertujuan memperkuat pemeliharaan dan ketertiban masyarakat.

"Kapolres Jajaran Polda Jateng kami minta bersinergi dan berkolaborasi dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), pemerintah daerah, TNI, dan pihak terkait di wilayah penyelenggara Pilkada. Sinergisitas penting agar Pilkada berjalan aman dan damai," kata dia.

Jajaran Polda Jateng juga diminta memahami Peraturan KPU (PKPU) terkait penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada 2020. Khususnya, ihwal pembatasan jumlah peserta kampanye tatap muka.

"PKPU mengatur rapat umum maksimal dihadiri 100 orang. Sementara itu, rapat terbatas maksimal dihadiri 50 orang, dan debat dihadiri maksimal 50 orang," katanya. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Banyumas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved