Pilkada Serentak 2020

41 Bakal Paslon Ditegur Bawaslu Jateng, Diduga Tak Penuhi Aturan Protokol Kesehatan

Dari hasil keterangan yang dihimpun di daerah, tidak ada instruksi atau pengaturan dari pihak parpol saat proses pendaftaran paslon ke KPU di Jateng.

Penulis: mamdukh adi priyanto | Editor: deni setiawan
BAWASLU
ILUSTRASI - Logo Bawaslu RI. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Bawaslu turut menegur bakal pasangan calon (paslon) yang diduga melanggar protokol kesehatan saat menjalani tahapan Pilkada Serentak 2020.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga menegur beberapa petahana, termasuk di Jawa Tengah karena diduga melanggar protokol kesehatan.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng, Anik Solihatun menuturkan, ada 41 paslon di 21 kabupaten/ kota Jawa Tengah yang ditegur.

Angka Kematian Akibat Covid-19 Menurun di Jateng, Ganjar: Rumah Sakit Tetap Wajib Kerja Ekstra

 

Selama Dua Tahun di Jateng, Sudah Ada 54 WNA Dideportasi, Penyebabnya Karena Ini

Ganjar Belum Mau Tiru DKI Jakarta, Dirasa PSBB Belum Diperlukan di Jateng

Gubernur Ganjar Usulkan Debat Pilkada di Jateng Digelar Secara Virtual

Mereka ditegur karena bakal paslon membawa iring- iringan dan diduga melanggar protokol kesehatan pada saat tahapan pendaftaran.

"Kami sudah melayangkan teguran kepada paslon, parpol, perwakilan tim sukses, dan LO (Liaison Officer/ pihak penghubung)," jelas Anik kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (16/9/2020).

Teguran tersebut dilayangkan karena banyak kerumunan dan arak- arakan terjadi saat pendukung mengantar paslon.

"Hasil pengawasan kami, kerumunan massa, dan pengurus parpol yang mengantar pendaftaran paslon dan arak-arakan."

"Bisa dipastikan hampir semuanya ada pelanggaran," ucapnya.

Menurutnya, dari hasil keterangan yang dihimpun di sejumlah daerah, tidak ada instruksi atau pengaturan sama sekali dari pihak parpol saat proses pendaftaran paslon ke KPU.

Namun, diduga sejumlah warga berkumpul dan mengantar paslon atas dasar inisiatif sendiri.

" Pilkada penting, tapi harus menjaga kesehatan di masa pandemi ini."

"Kalau paslon tidak bisa kendalikan konstituennya, bagaimana nanti kalau jadi kepala daerah," tegasnya.

Dalam waktu dekat, pihaknya akan menagih komitmen pihak timses paslon, pengurus parpol untuk tidak mengerahkan massa dalam tahapan pemilu berikutnya.

Yakni pada saat tahapan undian nomor urut dan penetapan paslon.

"Bila masih terjadi kerumunan pada tahapan Pilkada, kami sudah koordinasi kepolisian dan Satpol PP untuk bubarkan massa," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga bisa merekomendasikan ke kepolisian untuk tidak menerbitkan izin tatap muka berbagai kegiatan paslon.

Sementara, Komisioner Divisi Teknis KPU Jateng, Putnawati menuturkan, semua tahapan Pilkada pada prinsipnya harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Di ruangan, di halaman kompleks kantor, KPU sudah terapkan protokol kesehatan."

"Tapi di luar itu bukan tanggung jawab KPU," jelasnya. (Mamduh Adi)

Tingkah Pelajar SMK di Kebumen, Bukannya Mulut dan Hidung, Masker Justru untuk Tutupi Lampu Motor

Ini Alat Cek Suhu Tubuh Milik Polres dan RSI Banjarnegara, Sekilas Tak Ada Bedanya dengan Drone

Bupati Sebut Ketersediaan Tempat Tidur Rumah Sakit di Purbalingga Belum Penuhi Standar WHO

Oleh Samsul Warga Banyumas Ini, Limbah Pipa PVC Disulap Jadi Lampu Hias, Awal dari Hobi Menggambar

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved