Penegakan Aturan Protokol Kesehatan Masih Lemah di Jateng, Sanksi Juga Belum Merata

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Penegakan hukum terkait penerapan protokol kesehatan pencegahan virus corona (Covid-19) di Jawa Tengah masih lemah. 

Itu adalah penilaian Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah Ema Rachmawati.

Padahal, menurutnya, penegakan hukum, terutama terkait pemberian sanksi pada pelanggar protokol kesehatan, menjadi hal yang penting untuk diterapkan.

• Satu Anggota Dewan Kembali Positif Corona, Bupati Banyumas: Klaster Perkantoran Ini Bisa Bertambah

• Hoaks Uang Pangkal Rp 87 Miliar yang Viral di Twitter, Rektor Undip: Kami Bawa ke Ranah Hukum

• Kesadaran Pakai Masker Masih Rendah di Wilayah Pinggiran, Sejam Ada 65 Orang Terjaring di Semarang

"Sebenarnya yang sangat penting di dalam aturan baru ini adalah penegakan hukumnya, penegakan aturannya."

"Nah ini yang masih lemah penegakan aturannya," kata Ema dalam diskusi di Graha BNPB, Jakarta, Senin (24/8/2020).

Ema mengatakan, penerapan sanksi juga masih belum merata di beberapa daerah.

Tak hanya di Jawa Tengah.

Jenis sanksi yang akan diterapkan pun masih menjadi perdebatan.

"Apakah mau dihukum denda, apakah mau dihukum sanksi sosial itu selama ini juga masih diperdebatkan," ujar dia.

Terkait sosiasilasi penerapan protokol kesehatan, ia menegaskan, PKK sudah bisa melakukannya dengan baik.