Bupati Kembali Ingatkan Pengalaman Pahit Soal Korupsi di Purbalingga, Inspektorat Bentuk Tim Khusus

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Para pejabat struktural menandatangani nota komitmen bersama dalam pembangunan zona integritas di Lingkungan Pemkab Purbalingga, yang gelar di Pendopo Dipokusumo, Jumat (7/8/2020).

Komitmen tersebut guna mewujudkan Purbalingga Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga, Widiono mengatakan, tim di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) untuk merealisasikannya. 

• Penataan Alun-alun Purbalingga Dipastikan Selesai Pertengahan September

• Pelaku UMKM Bisa Jual Produk di Toko Modern, Bersama Pemkab Purbalingga Bikin Program Tuka-Tuku

• Pendapatan Diproyeksikan Menurun di Purbalingga, Tahun Ini Cuma Rp 1,87 Triliun

• Partai Gerindra dan PKS Bentuk Koalisi Baru di Pilkada Purbalingga, Usung Paslon Fidloh-Adi Yuwono

Tim itu berasal dari pihak Inspektorat, bagian organisasi, dan Bapelitbangda yang akan melakukan pendampingan serta monitoring. 

"Adanya sentuhan tersebut hasilnya akan kami laporkan ke Kemenpan RB."

"Yakni untuk mengetahui apakah sudah memenuhi kriteria WBK, atau belum," tuturnya kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (7/8/2020). 

Menurutnya, ada beberapa indikator yang tercantum dalam Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019.

Pada peraturan tersebut termuat sejumlah penilaian-penilaian untuk menuju WBK. 

"Setelah adanya kondisi yang bebas korupsi, peningkatan kualitas ASN, peningkatan pelayananan baru menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)," jelasnya. 

Dikatakannya, tahun lalu beberapa OPD telah dibina seperti RSUD dan DPMPTSP. 

Selanjutnya Inspektorat juga akan menyiapkan RSUD Panti Nugroho dan Dindukcapil Kabupaten Purbalingga.

 "Kami dorong seluruh OPD bebas korupsi," tuturnya. 

Terkait pemeriksaan, Widiono mengatakan, terdapat hal-hal administrasi yang perlu perbaikan. 

Pihaknya menilai, pelanggaran yang terjadi hanya berkisar 5 persen.

"Terkait dengan keuangan langsung diselesaikan."

"Paling ya kesalahan hitung, telat bayar pajak."

'Penyimpangan bukan pada personel, tapi karena keterlambatan juga," tukasnya. 

Sementara itu, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, beberapa waktu lalu Purbalingga pernah memiliki ‘pengalaman’ pahit.

Pengalaman itu menjadi pembelajaran bagi Pemkab Purbalingga.

Bupati mengajak seluruh jajaran birokrasi untuk sama-sama berkomitmen mewujudkan Purbalingga yang bebas bebas korupsi.

Termasuk juga di dalamnya Purbalingga sebagai wilayah dengan birokrasi bersih melayani.

“Ini harus ditindaklanjuti para pimpinan OPD sehingga masing-masing punya langkah-langkah rencana aksi bebas korupsi,” ujarnya. 

Bupati mengingatkan, KPK menyebutkan ada delapan area rawan tindak pidana korupsi.

Yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN, penguatan APIP.

Lalu pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi PAD, serta tata kelola Dana Desa (DD).

Pada 2019, Purbalingga ditunjuk KPK sebagai kabupaten rencana aksi tindak pidana korupsi melalui program Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Hal tersebut dinilai oleh KPK.

"Kami masih punya banyak pekerjaan rumah ke depan agar nilai MCP meningkat."

"Saat ini Purbalingga baru sekira 20 persen,” tukasnya. (Rahdyan Trijoko Pamungkas)

• KIT Batang Bakal Butuh Ribuan Tenaga Kerja, Kades Mulai Diminta Data Calon Pekerja

• Warga Boleh Gelar Hajatan di Banyumas, Tapi Diminta Patuhi Aturan Berikut Ini

• Sekolah Mau Terapkan Pembelajaran Tatap Muka, Masrukhi: Syarat Protokol Kesehatan Wajib Dipenuhi

• Sanksi Bagi Warga Tidak Gunakan Masker Diterapkan di Jateng, Ganjar Sudah Keluarkan Pergub