Pendapatan Diproyeksikan Menurun di Purbalingga, Tahun Ini Cuma Rp 1,87 Triliun

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Purbalingga dan Tim Anggaran Pemkab Purbalingga memproyeksikan pendapatan dalam Perubahan APBD 2020 sebesar Rp 1,87 triliun. 

Proyeksi itu diperhitungkan berdasarkan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.

"Pendapatan daerah diproyeksikan Rp 1.875.076.367.000."

"Atau turun 8,2 persen sebesar Rp 167.631.952.000 dari APBD Induk Tahun 2020 sebesar Rp 2.042.708.319.000," kata Ketua Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga, HR Bambang Irawan. 

• Partai Gerindra dan PKS Bentuk Koalisi Baru di Pilkada Purbalingga, Usung Paslon Fidloh-Adi Yuwono

• Dandim 0702 Purbalingga Dijabat Letkol Inf Decky Zulhas, Resmi Gantikan Letkol Inf Yudhi Novrizal

• Kasus Terus Menurun, Purbalingga Kini Berstatus Zona Kuning Covid-19

• Polres Purbalingga Sikat 7 Tersangka Kasus Pencurian Selama 20 Hari

Menurutnya, penurunan tersebut otomatis berdampak pada penurunan kemampuan belanja APBD Perubahan 2020.

Yang mana menjadi Rp 1.996.770.128.000, turun 4,73 persen dari sebelumnya Rp 2.095.813.319.000.

Sementara penerimaan pembiayan diproyeksikan sebesar Rp 129.993.761.000, naik 111,7 persen dari APBD Induk 2020.

Penerimaan tersebut bersumber dari Silpa Tahun 2019.

Atas proyeksi tersebut, Banggar DPRD Kabupaten Purbalingga memberikan sejumlah saran.

Seperti agar Pemkab Purbalingga dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan.

Membuka secara bertahap tempat wisata agar roda perekonomian tetap berjalan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Serta menciptakan inovasi bidang pariwisata di masa pandemi Covid-19.

"Adanya pengurangan anggaran untuk penanganan Covid-19 di semua OPD diharapkan dalam penyusunan program dapat memanfaatkan anggaran secara semaksimal."

"Tentunya sesuai kebutuhan dan skala prioritas, tetap menjaga kualitas pembangunan serta pelayanan masyarakat,” jelasnya kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (5/8/2020).

Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi mengatakan, beberapa langkah untuk mensiasati penurunan kemampuan belanja daerah ada beberapa hal.