Berita Haji 2020

Kemenag Jateng Batal Berangkatkan 30.091 Calon Jamaah Haji, Digeser Tahun Depan

Batalnya keberangkatan haji pada tahun ini dikarenakan wabah Covid-19 yang menjangkit sebagian besar negara di dunia, termasuk Arab Saudi.

Penulis: Dhian Adi Putranto | Editor: deni setiawan
Kementerian Agama RI
Ilustrasi penyelenggaraan ibadah haji. 

"Yang memilih membatalkan perjalanan haji untuk tahun depan, uang Bipih bisa diambil."

"Bagi yang tidak mengambil, nantinya tinggal mencocokkan kebutuhan biaya haji di 2021," katanya.

Begini Cara Urus Surat Keterangan Bebas Covid-19, Berikut Biaya Mandiri di Rumah Sakit

Dikarantina 24 Jam di Gedung Korpri, Bagi Warga Purbalingga Tidak Gunakan Masker

Bukti Pasien Sembuh Kembali Positif Covid-19, Bupati Banjarnegara: Sekeluarga Masuk Klaster Gowa

Penyelenggaraan Haji Resmi Dibatalkan

Seperti diketahui, penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 dipastikan batal setelah pemerintah sepakat tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini.

Keputusan itu diumumkan oleh Menteri Agama Fachrul Razi dalam konfrensi pers di kantor Kemenag RI di Jakarta, Selasa (2/6/2020).

"Dengan ini pemerintah memutuskan membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun 2020," kata Fachrul.

Mantan Wakil Panglima TNI itu mengatakan pembatalan pemberangkatan jemaah haji itu berlaku bagi seluruh warga Indonesia, baik dari jemaah haji reguler maupun jemaah undangan.

Itu disampaikannya terkait informasi sebelumnya bila pada Selasa (2/6/2020), bakal diumumkan kepastian pelaksanaan ibadah haji 1441 Hijriah Tahun 2020.

Apakah ibadah haji itu dapat dilaksanakan atau tidak.

Bantuan Sosial Kemensos Rp 600 Ribu Sudah Cair, Simak Cara dan Syarat Warga Semarang Mengambilnya

Sempat Viral Karena Foto Hoaks, Tol Ungaran Terdampak Longsor Masih Dibuka Satu Lajur

Pasar Kobong Semarang Sudah Dibuka Lagi, Disdag: Jangan Sampai Sepelekan Protokol Kesehatan

Komisi VIII DPR RI Kecewa

"Kami mendapatkan informasi bahwa Menteri Agama akan mengumumkan kepastian pelaksanaan haji tahun 2020 pada pukul 10.00," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, Selasa (2/6/2020).

Menurut Ace, jika Menteri Agama ingin mengumumkan pelaksanaan ibadah haji, maka seharusnya mengajak rapat terlebih dahulu dengan Komisi VIII DPR.

Hal tersebut perlu dilakukan, kata Ace sebagaimana komitmen pada rapat kerja sebelumnya dan sesuai aturan yang berlaku.

Dimana kebijakan strategis pelaksanaan haji harus berkonsultasi dengan DPR yang diatur dalam Undang-Undang Haji dan Umroh Tahun 2019.

Halaman
123
Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved