Dilema, Sejumlah Kades Enggan Salurkan BLT Masyarakat Terdampak Corona, Khawatir Ada Konflik Sosial

“BLT yang Rp600.000 itu juga dikhawatirkan akan jadi konflik. Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup."

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pemerintah mengalokasikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat miskin terdampak virus corona Rp600.000 per bulan, per kepala keuarga.

Belum juga BLT cair, potensi persoalan sudah muncul di lapangan. Sejumlah kepala desa (Kades) dilaporkan enggan menyalurkan BLT kepada masyarakat terdampak virus corona.

Musababnya, para kades dirundung dilema. Mereka khawatir akan terjadi konflik sosial antarwarga sebab bantuan tidak merata.

Di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar), misalnya. Sudah terdapat sejumlah kades yang tidak mau menyalurkan bantuan tersebut.

• Hasil Swab Keluar, Dua Ibu Hamil PDP Corona yang Meninggal di Banyumas Negatif Covid-19

• Dampak Baik Virus Corona: Budaya Cuci Tangan Akhirnya Dengan Sabun Akhirnya Terbentuk

• Bukan 46 Orang, Berikut Klarifikasi RSUP dr Kariadi Terkait Tenaga Medis Positif Virus Corona

• Sebulan Kota Tegal akan Gelap Gulita di Malam Hari, Selama Penerapan PSBB

Bupati Garut, Rudy Gunawan, membenarkan adanya sejumlah kepala desa yang mengatakan khawatir jika dananya tidak cukup.

“BLT yang Rp600.000 itu juga dikhawatirkan akan jadi konflik. Beberapa desa sudah menyatakan tidak mau menyalurkan BLT karena dananya tidak cukup."

"Kalau dikasih, pasti terjadi konflik di daerah,” kata Rudy kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).

Tidak cukupnya dana dikhawatirkan membuat bantuan tidak merata hingga terjadi kecemburuan sosial.

Kepala desa juga tidak mau nantinya masyarakat protes karena tidak menerima bantuan.

Minta dibagi rata

Rudy menyebutkan, kepala desa berharap dana bantuan sebaiknya dikurangi agar bisa dibagi rata. “Desa maunya jangan Rp600.000, Rp200.000 bagi rata saja, tapi itu kan melanggar aturan,” kata Rudy.

Sementara itu Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, mengatakan ada 450.000 KK yang diajukan kepala desa untuk mendapatkan bantuan.

Rencananya, mereka diberi bantuan dari berbagai program, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga pemerintah desa.

“Kita mengharapkan program-program tersebut bisa mengatasi 450.000 KK yang terdampak langsung sesuai ajuan dari desa,” kata Helmi.

Namun, kata Helmi, bantuan dari pemerintah belum ada yang turun hingga saat ini.

“Kita sudah mengimbau agar jangan panik, tapi yang terjadi di lapangan seperti itu,” kata Helmi.

• Liverpool Bisa Kunci Gelar Juara, Liga Inggris Berkomitmen Selesaikan Kompetisi Musim Ini

Upayakan bisa merata

Melalui berbagai program, Asisten Daerah (Asda) I Sekretaris Daerah Kabupaten Garut Nurdin Yana merasa yakin bahwa jumlah 450.000 KK tersebut bisa mendapatkan bantuan secara merata.

Namun, hal tersebut bisa dilakukan asalkan dipastikan tak ada penerima bantuan ganda.

“Selama tidak ada penerima ganda, kalau berdasarkan hitung-hitungan statistik, harusnya semua bisa ter-cover,” kata Nurdin.

Nantinya, bantuan tunai dari Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) akan meng-cover 310.000 KK.

“185.000 KK sudah menjadi penerima BPNT, kemudian ada program perluasan BPNT yang jumlahnya 125.000 KK, jadi ditambah,” kata Nurdin.

Lalu ada pula bantuan provinsi, yaitu penerima dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penerima yang diambil dari data non-DTKS.

“Yang dari data DTKS, ada 47.000 KK, non-DTKS ada 61.000 KK yang akan menerima program bantuan provinsi,” kata dia.

Dari Kementerian Sosial pun akan memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada sekitar satu juta KK. Khusus di Garut diperkirakan ada 50.000 KK. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Takut Konflik, Sejumlah Kades Menolak Salurkan Bantuan Tunai

• Kurva Virus Corona di Italia Menurun, Liga Seri A Segera Bergulir? Ada Anjuran Main Pakai Masker

• Viral Tenaga Medis di Banjarnegara Parodikan Kera Sakti di RS, Ternyata ada Pesan Terkait Corona

• Klasemen Kasus Positif Virus Corona di ASEAN, Indonesia Sudah Duduk di Peringkat Pertama

• Ada 120 Positif Corona, Pemerintah Kota Semarang Belum Berencana Lakukan PSBB, Begini Alasannya