BREAKING NEWS: Masa Darurat Covid-19 Diperpanjang Pemerintah hingga 29 Mei 2020

Masa Darurat Covid-19 Diperpanjang Pemerintah hingga 29 Mei 2020

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pemerintah memperpanjang masa darurat Covid-19 hingga 29 Mei 2020, dari semula yang direncakan berakhir pada 29 Maret 2020.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Perpanjangan masa darurat Covid-19 ini dilakukan karena penyebaran Covid-19 makin meluas sehingga dapat mengancam kehidupan masyarakat.

Pemerintah menetapkan status bencana nasional non-alam, terkait wabah virus corona atau Covid-19.

• Berikut 12 Laboratorium Rujukan Pemeriksaan Spesimen Covid-19. Untuk Wilayah Jateng Ada di Mana?

• Borobudur Ditutup hingga 29 Maret 2020, Seluruh Permukaan Candi Disemprot Cairan Disinfektan

• Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Ditangkap, Polisi Sita Barang Bukti Puluhan Pil Psikotropika

• Video PMI Cilacap Semprot Disinfektan di Area Terminal Bus

Sebelumnya bebrapa wilayah di Indonesia juga telah menetapkan kebijakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Hal ini sesuai dengan imbauan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Yakni belajar, bekerja, dan beribadah di rumah.

Pernyataan Jokowi soal Corona, Singgung soal Lockdown

Sebelumnya, Jokowi telah memberikan pernyataan terkait penanganan virus Corona. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan konferensi pers terkait perkembangan penanganan Covid-19 atau virus corona.

Konferensi pers dilangsungkan di Istana Bogor, Jawa Barat (16/3/2020).

Presiden mengungkapkan terus mengikuti perkembangan situasi terkait Covid-19 dari waktu ke waktu dan memberikan perintah yang terukur.

• 26 Desa Rawan Konflik Pilkades di Kendal, Kapolres: Misal di Kecamatan Boja

“Agar kita bisa menghambat penyebaran virus Covid-19 dan tidak memperburuk dampak ekonomi yang bisa mempersulit kehidupan masyarakat,” ujar Jokowi dilansir video Youtube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengungkapkan perlu adanya telaah berkaitan dengan kebijakan yang diambil.

“Semua kebijakan, baik kebijakan pemerintah pusat, maupun kebijakan pemerintah daerah, akan dan harus ditelaah secara mendalam,” ungkap presiden.