Perangkat Desa Ditarik Uang Syukuran, ZI Sebut Sudah Membudaya di Purbalingga

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA - Tindak pungutan liar dengan dalih iuran uang syukuran pelantikan perangkat desa di Kabupaten Purbalingga dianggap telah menjadi tradisi atau membudaya.

Blak-blakan, seorang perangkat menceritakan terkait pelantikan bertarif atau berbayar itu.

Dia adalah ZI, warga Desa Cipawon, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga.

Dia juga seorang perangkat desa yang pada Desember 2019 dilantik dan menjadi pihak yang ditarik pungutan untuk syukuran pelantikan. 

• Pelantikan Perangkat Desa Bertarif, Capai Rp 80 Juta, Polres Purbalingga: Sisa Uang di Laci Kades

• Desa Sumingkir Jadi Exit Tol Cilacap, Kades: Terdampak Cuma di Dusun Kedung Banteng Selatan

• Delapan Hari Berlalu, Warga Kutosari Kebumen Temukan HS, Awalnya Cium Bau Menyengat di Sumur

Sebelumnya kasus serupa juga terjadi di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga.

Ada seorang perangkat yang berkeberatan dengan besarnya uang syukuran pelantikannya.

"Ada tiga perangkat yang dilantik saat itu. Untuk perangkat kadus ditarik Rp 35 juta dan kadus ditarik Rp 30 juta."

"Saat itu ada dua kadus yang dilantik dan satu kaur. Kalau dikakulasi biaya pelantikan sampai Rp 100 juta," tuturnya saat ditemui Tribunbanyumas.com beberapa hari lalu.

Menurutnya, uang syukuran Rp 100 juta digunakan memberi uang transportasi tamu undangan dan perbaikan balai desa.

Uang itu ditarik oleh ketua panitia pelantikan.

"Uang syukuran katanya sudah membudaya sejak dahulu. Kalau tidak ngasih uang proses pelantikan diperlama dan berbelit-belit prosesnya," ujarnya.

Dikatakannya, uang syukuran itu memang sifatnya setengah memaksa.

Dirinya harus mencari utang agar bisa membayar uang syukuran.

"Saya harus pinjam uang dahulu. Tapi ya sekarang bebannya mulai berkurang karena sudah dapat bengkok," tutur dia.

Di sisi lain, dia mengungkapkan saat penerimaan perangkat desa juga diberikan berupa pemotongan bengkok.