Lah Kok Prabowonomics Melawan Soemitronomics?

Dari perspektif ekonomi politik berkeadilan sosial, ini bukan catatan kaki. Ini adalah kontradiksi struktural yang mendiskreditkan seluruh bangunan moralitas anti-imperialisme yang diklaim buku ini.

Bagaimana seorang yang memahami betul mekanisme economic hitman ala John Perkins, memahami bahwa AS menggunakan instrumen keuangan dan militer untuk mengendalikan negara berkembang—justru bersedia menjadi instrumen itu sendiri ketika kepentingan politiknya tak terpenuhi?

Para penulis tidak menjawab pertanyaan ini. Mereka memilih melewatinya dengan kalimat elegan: "Episode ini menunjukkan bahwa Soemitro bukan intelektual yang terpisah dari realitas politik, melainkan aktor yang turut bergulat dengan pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara seharusnya dikelola." Jawaban ini adalah retorika, bukan analisis.

Baca juga: Fulltime PSIS Vs Barito Putera: Mahesa Jenar Gagal Balas Dendam, Malah Kalah 0-1

Retakan Kedua: Ekonomi Islam Absen dari Narasi

Sebagai pengkritik dari perspektif ekonomi Islam berkeadilan sosial, ada catatan tentang absennya dimensi ini sebagai kelemahan substantif buku ini. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Konstitusi 1945—yang terus-menerus disebut sebagai kiblat nilai dalam buku ini—lahir dari pergumulan antara nasionalisme, Islam, dan sosialisme.

Namun dari ratusan halaman, nyaris tak ada ruang yang diberikan untuk mempertanyakan: apakah model industrialisasi dan capital formation yang diusung Soemitro kompatibel dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam? Apakah ada ruang bagi konsep maslahah (kemaslahatan umum), zakat sebagai instrumen redistribusi struktural, atau larangan riba yang justru sangat relevan ketika buku ini mengkritik sistem perbankan Barat?

Ini bukan pertanyaan identitas. Ini adalah pertanyaan epistemologis. Jika kita sepakat bahwa ekonomi neoklasik Barat gagal karena ia menanggalkan dimensi moral dari transaksi ekonomi, maka solusinya bukan sekadar intervensi negara ala strukturalisme Eropa—melainkan harus ada paradigma nilai yang lebih dalam.

Ekonomi Islam menawarkan itu: bahwa kemakmuran (falah) tidak bisa dipisahkan dari keadilan ('adl), dan bahwa kepemilikan pada hakikatnya adalah amanah sosial, bukan hak absolut.

Soemitro, bagaimanapun, adalah produk Nederlandsch Economische Hoogeschool Rotterdam—ia berpikir dalam kerangka Eropa-Barat. Buku ini seharusnya jujur dengan keterbatasan itu, bukan menempatkannya sebagai jawaban tunggal bagi krisis ekonomi Indonesia.

Retakan Ketiga: Program Benteng dan Kelas Komprador Baru

Buku ini memuji Program Benteng—kebijakan Soemitro untuk membangun kelas pengusaha pribumi—sebagai upaya dekolonisasi ekonomi. Namun secara kritis, Program Benteng justru menjadi embrio dari kelas komprador domestik yang kemudian menjadi parasit ekonomi nasional.

Ketika lisensi impor dan kredit negara dibagikan berdasarkan etnisitas dan koneksi politik, yang lahir bukan pengusaha produktif—melainkan pemburu rente. Soemitro sendiri akhirnya mengakui anggaran bocor 30 persen, sebuah pengakuan bahwa desain kebijakannya gagal mengantisipasi insentif perverse yang ia ciptakan. Buku ini mengutip pengakuan ini, namun membingkainya sebagai "bukti kejujuran intelektual" Soemitro—bukan sebagai bukti kegagalan desain kebijakan yang seharusnya dievaluasi secara serius.

Relevansi yang Setengah-Setengah

Bab terakhir tentang relevansi Soemitro bagi Indonesia kontemporer adalah yang paling ambisius namun juga paling rentan. Para penulis menyeret pemikiran Soemitro untuk menjustifikasi hilirisasi, kontrol modal digital, dan ketahanan pangan—semua dengan cara yang terasa lebih seperti proyeksi ketimbang analisis. Soemitro tidak pernah hidup di era platform digital, tidak pernah bergulat dengan transisi energi hijau. Mengklaimnya sebagai "negarawan yang sudah memprediksi semua ini" adalah romantisasi yang berbahaya.

Yang lebih genting: buku ini hampir seluruhnya absen dari pertanyaan tentang distribusi kuasa dalam proses industrialisasi itu sendiri. Siapa yang mengontrol industri strategis? Buruh atau pemilik modal? Negara untuk siapa? Jika negara pembangunan yang diidealkan Soemitro dikendalikan oleh oligarki—seperti yang kita saksikan hari ini—maka ia bukan instrumen emansipasi, melainkan instrumen akumulasi baru dengan wajah nasionalis.

Baca juga: Riset Nusantara Centre: Industri Jamu Besar Budaya, Kecil Ekonomi