Ancaman Board of Peace pada Ekonomi Politik Nasional

Ringkasan Berita:

• Ketika kepemilikan atau kontrol efektifnya berpindah ke tangan asing yang melalui konsesi panjang, skema build-operate-transfer (BOT) yang timpang, atau perjanjian yang mengikat kebijakan maka ruang gerak negara ikut menyempit, bahkan habis.

Penulis:
Yudhie Haryono (Presidium Forum Negarawan)
Agus Rizal (Ekonom Univ MH Thamrin)

TRIBUNBANYUMAS.COM - Pada mulanya BOP (Board of Peace). Tetapi, isinya perang dagang. Hilirnya, ekonomi yang mendikte. Inilah lukisan terbaru hubungan antar negara di dunia yang paling mutakhir.

Padahal, garis politik bebas aktif yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta (1945) lahir untuk menjaga jarak Indonesia dari dominasi kekuatan besar.

Kita tahu, bebas berarti tidak tunduk. Aktif berarti mengambil peran. Namun dalam praktik ekonomi kontemporer, tafsir itu sering bergeser.

Investasi asing atas aset strategis kerap diperlakukan sebagai pilihan teknokratis biasa, padahal ia bisa menjadi pintu awal memasuki wilayah paling sensitif: kedaulatan negara.

Hal yang kita rebut dengan darah dan air mata, nyawa dan jasmani sampai memproklamasikan kemerdekaan negeri.

Padahal, aset strategis bukan sekadar komoditas. Energi, pelabuhan, tambang mineral kritis, infrastruktur digital, air, dan pangan adalah urat nadi kehidupan nasional.

Baca juga: Imlek, Gus Dur, Toleransi dan Dampak Ekonomi

Siapa yang mengendalikan simpul-simpul ini, pastinmengendalikan ritme ekonomi dan stabilitas sosial.

Ketika kepemilikan atau kontrol efektifnya berpindah ke tangan asing yang melalui konsesi panjang, skema build-operate-transfer (BOT) yang timpang, atau perjanjian yang mengikat kebijakan maka ruang gerak negara ikut menyempit, bahkan habis.

Masuknya modal asing memang sah dalam ekonomi terbuka. Tidak ada negara modern yang sepenuhnya tertutup.

Namun, masalahnya bukan pada keberadaan modal, melainkan pada objek dan syaratnya. Jika yang dilepas adalah sektor biasa, risikonya terbatas. 

Tetapi, jika yang dilepas adalah sektor penentu hajat hidup warga negara, maka konsekuensinya melampaui neraca keuangan. Ia menyentuh politik, keamanan, bahkan posisi tawar diplomatik.

Dalam perspektif ekonomi politik, investasi di aset strategis menciptakan ketergantungan struktural.

Negara penerima tidak hanya bergantung pada arus modal, tetapi juga pada teknologi, manajemen, dan jaringan global investor tersebut.

Baca juga: Ikuti Google Maps, Truk Ekspedisi Nyaris Terjun ke Jurang 30 Meter di Jalur Gunung Lio Brebes

Ketika terjadi konflik kepentingan maka soal tarif, pajak, atau kebijakan lingkungan—negara sering terjebak pada dilema: mempertahankan kedaulatan atau menjaga stabilitas investasi; memperkaya investor atau memiskinkan warga-negara.