Ancaman Board of Peace pada Ekonomi Politik Nasional

Karena itu, narasi bahwa “tanpa investasi asing kita stagnan” terlalu sesat dan menyesatkan. Pertanyaannya bukan menerima atau menolak, melainkan mengatur dan membatasi. Transfer teknologi harus nyata.

Kepemilikan mayoritas dan kendali kebijakan harus tetap nasional. Hilirisasi harus terjadi di dalam negeri. Jika syarat-syarat itu tidak tegas, investasi berubah menjadi instrumen penetrasi ekonomi: infiltrasi, instabilisasi, dan invasi. 

Sejarah global menunjukkan, banyak negara kehilangan kontrol atas sumber daya vital bukan lewat invasi militer, tetapi melalui kontrak ekonomi jangka panjang.

Pengaruh masuk secara halus—melalui klausul arbitrase internasional, jaminan keuntungan, atau proteksi berlebihan terhadap investor.

Di titik itu, keputusan publik tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan nasional, melainkan oleh komitmen kontraktual lintas batas.

Baca juga: Jadwal Imsak dan Buka Puasa Ramadan Hari ke-8 di Kabupaten Wonosobo, Kamis 26 Februari 2026

Pada titik ini kita perlu curiga, “apa agenda pembiyayaan keuntungan” yang menyertainya. Atas motif apa jika itu lebih penting dari reindustrialisasi nasional. Tentu saja sambil terus bertanya, “siapa paling diuntungkan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.”

Kini, Indonesia juga menempatkan diri dalam berbagai forum global dan inisiatif perdamaian dunia. Kita ingin dikenal sebagai bagian dari “board of peace”, barisan negara yang berkontribusi pada stabilitas dan tata dunia yang adil. Itu posisi terhormat.

Tetapi jangan sampai dalam praktik ekonomi, kita justru berubah menjadi “board of please” — negara yang terlalu ingin menyenangkan investor dan mencari pengakuan dari Barat dengan mengorbankan kontrol atas aset strategis.

Kita harus segera sadar bahwa diplomasi yang bermartabat harus ditopang fondasi ekonomi yang kokoh, bukan ketergantungan yang membuat kita mudah ditekan.

Bukan dikerjakan oleh warga-negara yang mabuk lima hal:

(1) Pujian asing; 

(2) Index dan rangking asing;

(3) Keanggotaan asing;

(4) Pengakuan dan validasi asing;

(5) Ras asing.