Manajemen Kinerja di Bawah Bayang-bayang Krisis Integritas

Fenomena ini menandakan bahwa pencapaian indikator kinerja belum tentu mencerminkan efektivitas tata kelola, apalagi integritas birokrasi.

Kasus lainnya adalah penyalahgunaan jabatan dalam rekrutmen dan promosi ASN di sejumlah daerah.

Praktik nepotisme dan jual beli jabatan yang kembali terungkap memperlihatkan bahwa nilai meritokrasi masih rapuh dihadapan kepentingan pribadi.

Semua ini menunjukkan bahwa performance management tanpa integrity management hanyalah kulit tanpa isi.

Dilema Efektivitas dan Moralitas

Dalam teori administrasi publik modern, kinerja yang tinggi tidak selalu identik dengan keberhasilan moral. Efektivitas administrasi yang tidak disertai etika publik justru berpotensi menimbulkan penyimpangan baru. Sebuah birokrasi bisa sangat efisien dalam menjalankan prosedur, tetapi sekaligus sangat permisif terhadap pelanggaran nilai.

Krisis integritas yang kita hadapi hari ini bukanlah sekadar masalah individu, tetapi sistemik. Ketika indikator kinerja dirancang tanpa memasukkan dimensi moral, maka pelanggaran etika menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Birokrasi pun terjebak dalam moral hazard: melakukan hal yang “benar” menurut aturan, tetapi “salah” menurut hati nurani publik.

Manajemen kinerja yang ideal seharusnya menempatkan integritas sebagai fondasi, bukan sekadar pelengkap. Integritas tidak dapat diukur semata dengan angka, tetapi dapat ditumbuhkan melalui budaya organisasi, keteladanan pemimpin, dan sistem penghargaan yang menekankan nilai moral. Pemimpin publik perlu menunjukkan moral leadership memimpin bukan hanya dengan target, tetapi dengan teladan.

Menuju Reformasi Birokrasi Berbasis Integritas

Grand Design Reformasi Birokrasi 2025–2045 sebenarnya memberikan ruang untuk mengoreksi arah reformasi melalui fokus pada core values ASN yang dikenal dengan “BerAKHLAK” (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

Namun, nilai-nilai tersebut sering berhenti pada slogan, belum menjadi sistem nilai yang hidup dalam keseharian birokrasi.

Baca juga: Standar Ganda MBG, Pakar Unsoed: Jual Keripik Saja Perlu Izin, Masak untuk Ribuan Anak Kok Lolos?

Integrasi antara manajemen kinerja dan pembinaan integritas seharusnya menjadi agenda utama dalam periode baru reformasi birokrasi ini. Ada beberapa langkah strategis yang perlu diperkuat:

1.      Integrasi nilai etika dalam indikator kinerja.

Setiap sasaran kerja ASN seharusnya tidak hanya berorientasi pada hasil fisik atau administratif, tetapi juga mencakup dimensi perilaku etis, pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap nilai organisasi.

2.      Transformasi budaya organisasi.