Pemerintah Anugerahi 10 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Siapa saja Mereka?

“Kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto punya jejak sejarah kelam, yang sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dalam hal pelanggaran HAM dan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selama ia memimpin negeri ini,” imbuh Legislator dari Dapil NTT I itu.

Andreas menyinggung sejumlah kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Soeharto. 

Hal ini berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang juga menyebut setelah Orde Baru berakhir pada 1998, tuntutan untuk mengungkap dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM masa lalu banyak bermunculan.

Ia menyebut, setidaknya ada 10 kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Soeharto saat berkuasa menurut catatan Kontras. 

Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke Pulau Buru.

Kedua adalah dugaan kebijakan penembakan misterius sepanjang 1981-1985 sebagai bentuk ‘hukuman mati’ tanpa melewati proses pengadilan.

Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung.

Ketiga, peristiwa Tanjung Priok 1984-1987 untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang dikeluarkan Orde Baru. 

Baca juga: Jalan Nasional Karanganyar Kebumen Lumpuh karena Banjir, Pemukiman Tergenang

Marsinah

Sementara itu, atas gelar Pahlawan yang diberikan aktivisi buruh Marsinah, disambut haru oleh kakak almarhum, Marsini.

Marsini berharap perjuangan adiknya dalam memperjuangkan hak-hak buruh dapat dilanjutkan.

Hal itu disampaikannya setelah menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

"Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR-UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak."

"Tidak seperti dulu. Makan aja sering satu hari hanya dua kali. Insyaallah pemerintah bisa menyejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya," ujar Marsini, Senin.

Ia berharap pemerintah lebih memerhatikan kaum buruh agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga dihapuskannya sistem outsourcing.

"Jangan ada PHK-PHK, terutama yang outsourcing siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar."

"Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan sekali, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian," terangnya. 

Marsini pun memohon agar semua pihak tak melupakan Marsinah dan melanjutkan perjuangannya dalam membela kaum buruh.

"Saya mohon mulai sekarang teman-teman tetaplah berjuang. Ingatlah Marsinah yang tidak punya anak hanya tinggal mohon doa di sana biar tenang." 

"Perjuangan Marsinah semoga dilanjutkan oleh teman-temannya yang dulu masih kecil sekarang sudah berdiri di depan saya. Bisa berjuang terus jangan melupakan semua perjuangan Marsinah," tuturnya.

Marsini juga bercerita bahwa dahulu Marsinah memiliki cita-cita untuk berkuliah, tetapi tak terwujud karena tidak memiliki biaya.

"Dulu (Marsinah) ingin kuliah tidak tersampaikan tidak bisa karena tidak ada biaya, tapi marah ke saya kalau besok saya ada enaknya juga buat keponakan dan teman-teman saya." 

"Itulah kata-kata Marsinah untuk cita-citanya. Panjenengan yang bisa menilai bagaimana perjuangan Marsinah bisa sampai di sini," jelasnya.

Sebagai informasi, Marsinah adalah aktivis buruh perempuan yang gugur pada 1993. Ia dikenang karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pabrik. (kps/tribunnews)