Pemerintah Anugerahi 10 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Siapa saja Mereka?

Ia mengatakan, pemberian gelar ini menjadi refleksi semangat persatuan dan rekonsiliasi nasional yang terus dijaga oleh pemerintahan saat ini.

“Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengakui jasa dua tokoh besar bangsa ini.

Dengan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur, Presiden Prabowo mengajak kita semua untuk menatap masa depan tanpa terjebak pada perbedaan masa lalu," tutur Nurul kepada wartawan, Senin.

"Ini adalah simbol persaudaraan dan penghormatan terhadap perjuangan anak bangsa dari berbagai lintasan sejarah,” tambahnya.

Baca juga: Kronologi Tanggul Sungai di Karanganyar Kebumen Jebol, Rendam Perumahan dan Jalan Nasional

Nurul juga menyampaikan, penghargaan terhadap Gus Dur merupakan penegasan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang diperjuangkannya tetap relevan dan penting dalam kehidupan berbangsa saat ini. 

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendirinya. Presiden Prabowo telah memberikan teladan bahwa rekonsiliasi sejati lahir dari penghormatan dan keadilan sejarah,” ucap Nurul, dilansir Kompas.com.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji juga mengatakan bahwa penganugerahan kepada Soeharto itu merupakan pengakuan atas dedikasinya yang dimulai jauh sebelum menjabat presiden, apalagi Soeharto juga sangat berperan penting dalam masa sebelum dan sesudah kemerdekaan.

“Pak Harto adalah Dewan Pembina Golkar yang menerapkan karya-kekaryaan dalam membangun Indonesia. Oleh karena itu legacy-nya sangat terasa sampai sekarang. Beliau juga sekaligus menerjemahkan pikiran Bung Karno dan yang melahirkan gagasan awal tentang 'Golongan Fungsional', sebuah konsep yang kemudian diwujudkan oleh Soeharto menjadi 'Golongan Karya'," jelas Sarmuji kepada wartawan, Senin.

Selain itu, Sarmuji juga menegaskan bahwa Golkar ikut senang Gus Dur mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, mengkritik pemerintah, yang menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Andreas pun menyinggung soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa Soeharto, era Orde Baru. 

Andreas menegaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh bangsa merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan sejarah dan membangun kebanggaan nasional. 

“Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” kata Andreas, kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Lantas, Andreas menyinggung tentang banyaknya tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto, baik sebelum dan selama ia menjabat sebagai Presiden puluhan tahun lamanya.

“Pahlawan Nasional bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi cermin nilai dan arah moral bangsa. Karena itu, setiap keputusan negara dalam memberikan penghargaan ini harus mempertimbangkan semangat persatuan, rekonsiliasi, dan pembelajaran bagi generasi muda,” ujarnya.