Pemerintah Anugerahi 10 Tokoh Gelar Pahlawan Nasional, Siapa saja Mereka?

Ringkasan Berita:

• 10 tokoh menjadi Pahlawan Nasional, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025). 

• Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 

• Di antara 10 tokoh  itu, ada Soeharto dan Marsinah

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Pemerintah menganugerahkan 10 tokoh menjadi Pahlawan Nasional, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025). 

Penganugerahan ini diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.

“Menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan yang tinggi, atas jasa-jasanya yang luar biasa, untuk kepentingan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa," bunyi kutipan Keppres. 

Adapun 10 tokoh yang mendapatkan gelar Pahlawan Nasional itu yakni: 

1. KH Abdurrahman Wahid (Jatim)
2. Jenderah Besar TNI Soeharto (jateng)
3. Marsinah (jatim)
4. Mochtar Kusumaatmadja (Jabar)
5. Hajjah Rahman El Yunusiyah (Sumatera Barat)
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhi Wibowo (Jateng)
7. Sultan Muhammad Salahuddin (NTB)
8. Syaikhona Muhammad Kholil (Jatim)
9. Tuan Rondahaim Saragih (Sumatera Utara)
10. Zaenal Abidin Syah (Maluku Utara)

Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dianugerahi Pahlawan dengan perjuangan politik dan pendidikan Islam.

Gus Dur adalah tokoh bangsa yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri memperjuangkan kemanusiaan, demokrasi, dan pluralisme di Indonesia. 

Baca juga: Presiden Prabowo Anugerahkan Soeharto Gelar Pahlawan, Rachmat Imanda: Jasanya Tak Terbantahkan

Almarhum Jenderal Besar TNI H. M. Soeharto dari Provinsi Jawa Tengah dianugerahi Pahlawan bidang perjuangan).

Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan.

Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang Kota Baru pada 1945.

Almarhumah Marsinah dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan bidang perjuangan sosial dan kemanusiaan)

Marsinah adalah simbol keberanian, moral, dan perjuangan HAM dari kalangan rakyat biasa.

Lahir di Desa Mojo, Nganjuk, Jawa Timur, ia tumbuh dalam keluarga petani miskin yang menanamkan nilai kerja dan keadilan sosial.

Almarhum Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja dari Provinsi Jawa Barat, Pahlawan dalam bidang perjuangan hukum dan politik.

Perjuangan Mochtar Kusumaatmadja yang paling menonjol adalah gagasannya tentang konsep negara kepulauan yang digunakan oleh Djuanda Kartawidjaja dalam mendeklarasikan Djuanda tahun 1953.

Almarhumah Hajjah Rahmah El Yunusiyyah dari Provinsi Sumatera Barat, Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam).

Rahmah El Yunusiyyah adalah ulama, pendidik, dan pejuang kemerdekaan yang dedikasinya paling menonjol dalam mempelopori pendidikan perempuan Islam di Indonesia.

Almarhum Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dari Provinsi Jawa Tengah, Pahlawan bidang perjuangan bersenjata.

Tradisi Politis Gelar Pahlawan Nasional Artikel Kompas.id Perjuangan militer Sarwo Edhie dimulai sebagai komandan kompi dalam TKR selama periode perang kemerdekaan 1945-1949.

 Almarhum Sultan Muhammad Salahuddin dari Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pahlawan bidang perjuangan pendidikan dan diplomasi.

Sultan Muhammad Salahuddin berperan besar di bidang pendidikan dan menjadikan HIS di Raba pada tahun 1920, sekolah kejuruan wanita tahun 1922, hingga sekolah agama dan umum tahun 1922.

Baca juga: Sehari Banyumas Dilanda 23 Kejadian Bencana, Didominasi Tanah Longsor

Almarhum Syaikhona Muhammad Kholil dari Provinsi Jawa Timur, Pahlawan bidang perjuangan pendidikan Islam.

Syaikhona Muhammad Kholil merupakan ulama karismatik yang menempuh jalur pendidikan kultural, sosial, dan agama.

Almarhum Tuan Rondahaim Saragih dari Provinsi Sumatera Utara, Pahlawan bidang perjuangan bersenjata.

Tuan Rondahaim Saragih dikenal sebagai Napoleon dari Batak.

Di bawah kepemimpinan Tuan Rondahaim Saragih, pasukan rakyat di Simalungun mencatatkan riwayat perjuangan menonjol melawan kolonialisme Belanda dengan fokus pada pertahanan kemerdekaan yang berhasil.

Kemenangan signifikan terutama setelah pertempuran Dolok Merawan dan Dolok Sagala.

Almarhum Zainal Abidin Syah dari Provinsi Maluku Utara, Pahlawan bidang perjuangan politik dan diplomasi) Zainal Abidin Syah adalah Sultan Tidore ke-37 yang memimpin sejak tahun 1946 hingga wafatnya pada tahun 1967.

Sementara itu, atas pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan Gus Dur, disambut baik Partai Golkar.

Hal itu disampaikan Ketua Bidang Media dan Opini DPP Partai Golkar, Nurul Arifin.

Ia mengatakan, pemberian gelar ini menjadi refleksi semangat persatuan dan rekonsiliasi nasional yang terus dijaga oleh pemerintahan saat ini.

“Presiden Prabowo menunjukkan sikap kenegarawanan dengan mengakui jasa dua tokoh besar bangsa ini.

Dengan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dan Gus Dur, Presiden Prabowo mengajak kita semua untuk menatap masa depan tanpa terjebak pada perbedaan masa lalu," tutur Nurul kepada wartawan, Senin.

"Ini adalah simbol persaudaraan dan penghormatan terhadap perjuangan anak bangsa dari berbagai lintasan sejarah,” tambahnya.

Baca juga: Kronologi Tanggul Sungai di Karanganyar Kebumen Jebol, Rendam Perumahan dan Jalan Nasional

Nurul juga menyampaikan, penghargaan terhadap Gus Dur merupakan penegasan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang diperjuangkannya tetap relevan dan penting dalam kehidupan berbangsa saat ini. 

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai para pendirinya. Presiden Prabowo telah memberikan teladan bahwa rekonsiliasi sejati lahir dari penghormatan dan keadilan sejarah,” ucap Nurul, dilansir Kompas.com.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Sarmuji juga mengatakan bahwa penganugerahan kepada Soeharto itu merupakan pengakuan atas dedikasinya yang dimulai jauh sebelum menjabat presiden, apalagi Soeharto juga sangat berperan penting dalam masa sebelum dan sesudah kemerdekaan.

“Pak Harto adalah Dewan Pembina Golkar yang menerapkan karya-kekaryaan dalam membangun Indonesia. Oleh karena itu legacy-nya sangat terasa sampai sekarang. Beliau juga sekaligus menerjemahkan pikiran Bung Karno dan yang melahirkan gagasan awal tentang 'Golongan Fungsional', sebuah konsep yang kemudian diwujudkan oleh Soeharto menjadi 'Golongan Karya'," jelas Sarmuji kepada wartawan, Senin.

Selain itu, Sarmuji juga menegaskan bahwa Golkar ikut senang Gus Dur mendapat gelar Pahlawan Nasional. 

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP Andreas Hugo Pareira, mengkritik pemerintah, yang menganugerahi gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto. 

Andreas pun menyinggung soal pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa Soeharto, era Orde Baru. 

Andreas menegaskan, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh-tokoh bangsa merupakan bagian penting dari upaya menjaga kesinambungan sejarah dan membangun kebanggaan nasional. 

“Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut figur publik dengan catatan sejarah pelanggaran HAM seperti Soeharto harus ditempatkan dalam kerangka objektivitas moral dan etik bernegara demi menjaga harkat dan martabat pendidikan kebangsaan,” kata Andreas, kepada wartawan, Senin (10/11/2025).

Lantas, Andreas menyinggung tentang banyaknya tudingan pelanggaran HAM yang dilakukan Soeharto, baik sebelum dan selama ia menjabat sebagai Presiden puluhan tahun lamanya.

“Pahlawan Nasional bukan sekadar gelar kehormatan, tetapi cermin nilai dan arah moral bangsa. Karena itu, setiap keputusan negara dalam memberikan penghargaan ini harus mempertimbangkan semangat persatuan, rekonsiliasi, dan pembelajaran bagi generasi muda,” ujarnya.

“Kita tidak boleh lupa bahwa Soeharto punya jejak sejarah kelam, yang sudah menjadi pengetahuan umum, khususnya dalam hal pelanggaran HAM dan praktik KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) selama ia memimpin negeri ini,” imbuh Legislator dari Dapil NTT I itu.

Andreas menyinggung sejumlah kasus pelanggaran HAM yang ditudingkan kepada Soeharto. 

Hal ini berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang juga menyebut setelah Orde Baru berakhir pada 1998, tuntutan untuk mengungkap dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM masa lalu banyak bermunculan.

Ia menyebut, setidaknya ada 10 kasus pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Soeharto saat berkuasa menurut catatan Kontras. 

Sebagai Panglima Kopkamtib, Soeharto diduga telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke Pulau Buru.

Kedua adalah dugaan kebijakan penembakan misterius sepanjang 1981-1985 sebagai bentuk ‘hukuman mati’ tanpa melewati proses pengadilan.

Amnesty Internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5.000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung.

Ketiga, peristiwa Tanjung Priok 1984-1987 untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang dikeluarkan Orde Baru. 

Baca juga: Jalan Nasional Karanganyar Kebumen Lumpuh karena Banjir, Pemukiman Tergenang

Marsinah

Sementara itu, atas gelar Pahlawan yang diberikan aktivisi buruh Marsinah, disambut haru oleh kakak almarhum, Marsini.

Marsini berharap perjuangan adiknya dalam memperjuangkan hak-hak buruh dapat dilanjutkan.

Hal itu disampaikannya setelah menghadiri acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025).

"Harapan kami kepada teman-teman Marsinah yang selama ini telah berjuang juga untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan adanya UMR-UMR, semoga itu bisa mencukupi kehidupan lebih layak."

"Tidak seperti dulu. Makan aja sering satu hari hanya dua kali. Insyaallah pemerintah bisa menyejahterakan kaum buruh yang ada di Indonesia, juga memikirkan nasibnya," ujar Marsini, Senin.

Ia berharap pemerintah lebih memerhatikan kaum buruh agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga dihapuskannya sistem outsourcing.

"Jangan ada PHK-PHK, terutama yang outsourcing siapa tahu dengan Pak Prabowo dibuat seperti zaman dulu, tidak ada outsourcing sehingga untuk kehidupan berumah tangga itu bisa berjalan lancar."

"Kalau outsourcing 3 bulan selesai, 3 bulan sekali, otomatis kalau sudah berumah tangga itu bisa menjadi pertengkaran di dalam rumah tangga sehingga banyak perceraian," terangnya. 

Marsini pun memohon agar semua pihak tak melupakan Marsinah dan melanjutkan perjuangannya dalam membela kaum buruh.

"Saya mohon mulai sekarang teman-teman tetaplah berjuang. Ingatlah Marsinah yang tidak punya anak hanya tinggal mohon doa di sana biar tenang." 

"Perjuangan Marsinah semoga dilanjutkan oleh teman-temannya yang dulu masih kecil sekarang sudah berdiri di depan saya. Bisa berjuang terus jangan melupakan semua perjuangan Marsinah," tuturnya.

Marsini juga bercerita bahwa dahulu Marsinah memiliki cita-cita untuk berkuliah, tetapi tak terwujud karena tidak memiliki biaya.

"Dulu (Marsinah) ingin kuliah tidak tersampaikan tidak bisa karena tidak ada biaya, tapi marah ke saya kalau besok saya ada enaknya juga buat keponakan dan teman-teman saya." 

"Itulah kata-kata Marsinah untuk cita-citanya. Panjenengan yang bisa menilai bagaimana perjuangan Marsinah bisa sampai di sini," jelasnya.

Sebagai informasi, Marsinah adalah aktivis buruh perempuan yang gugur pada 1993. Ia dikenang karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pabrik. (kps/tribunnews)