Rapat Soal UMP 2026 Jateng Mulai Digelar, Wakil Buruh Tetap Menuntut UMK 2026 Naik 10,5 Persen

"Mengenai pengusaha yang berdalih kalau upahnya ada UMSP atau UMSK itu keberatan, ya itu kan tidak semua kelompok pengusaha."

"Karena yang di Apindo itu sebenarnya bukan pengusaha ya. Itu kumpulan dari HRD atau personalia," tuturnya.

Baca juga: Menurut Kacamata Apindo Jateng, Kenaikan UMK 2026 Realistis di Angka 5 Persen. Begini Alasannya

Senada diungkapkan anggota Dewan Pengupahan Pratomo Adinata.

Pratomo merasa miris terkait kesenjangan upah di Jateng.

Apalagi, UMK terendah di Indonesia berada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Banjarnegara yakni, Rp2,1 juta.

"Kali ini juga sangat miris, terlebih lagi kalau kita bicara ibu kota."

"Salah satunya adalah Kota Semarang, dimana ibu kota yang upahnya terendah."

"Kami, pada rapat pleno ini menyampaikan konsep pengupahan," tuturnya.

Sebelum menentukan upah, pihaknya ingin mengetahui informasi mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) dari Kementerian Ketenagakerjaan. 

Berdasarkan data Kemenaker, besaran KHL Jateng di angka Rp2,8 juta.

"Kami meminta agar kebijakan yang dikeluarkan nanti, oleh pemerintah pusat, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yaitu, memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak."

"Ya, harapannya, ini bisa didengar oleh pusat," bebernya. 

Uji Publik RPP Pengupahan

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Jateng Ahmad Azis mengatakan, rapat komisi pengupahan bertepatan dengan uji publik pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 36  Tahun 2021 tentang pengupahan dari Dirjen Ketenagakerjaan. 

Uji publik itu untuk meminta masukan dari berbagai macam stakeholder.

"Bahwa stakeholder kementerian, termasuk Dinas Ketenagakerjaan provinsi maupun kabupaten/kota," tuturnya.

Baca juga: Upah Minimum Provinsi 2026 Diumumkan 21 November, Kemenaker Pastikan UMS Masuk Formula Penyusunan