Gubernur Jateng Perintahkan Pembentukan Posko MBG, Siaga 24 Jam Setiap Hari Antisipasi Masalah

TRIBUNBANYUMAS.COM, SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan Dinas Kesehatan kabupaten/kota di Jateng mendirikan Posko Makan Bergizi Gratis (MBG).

Posko MBG ini akan berfungsi sebagai tempat pengaduan, pengecekan, dan tanggap kesegeraan ketika terjadi masalah.

Perintah ini disampaikan Luthfi saat mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/10/2025).

"Posko ini sebagai media informasi, berikut penetrasi dan quick response atau kecepatan apabila terjadi apa-apa."

"Posko diadakan oleh Dinas Kesehatan, sudah seizin dari kepala BGN."

"Ini menjadi model untuk wilayah kita, 1x24 jam, posko harus ada orangnya (petugas)," kata Luthfi.

Baca juga: Ahmad Luthfi: Kepala Daerah Punya Tanggung Jawab Moral soal MBG, Jangan Apatis!

Tak hanya itu, Luthfi juga memastikan percepatan SPPG mengantongi Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). 

Jika sebelumnya penerbitan SLHS harus lewat Kementerian Kesehatan, sekarang bisa dilakukan di Dinas Kesehatan di kabupaten/kota.

Menurut Luthfi, kabupaten/kota dapat melakukan verifikasi terkait kelaikan lingkungan SPPG yang meliputi inspeksi terhadap makanan untuk dilabkan, dalam waktu 1-10 hari.

Kemudian, melatih para karyawan atau personel SPPG terkait cara menjamah makanan dan kandungan gizinya. 

Verifikasi tersebut untuk menjamin agar tidak ada lagi anak-anak yang terpapar atau keracunan makanan.

"Ini sudah kami sosialisasikan dan ini kita masifkan di seluruh kabupaten/kota di wilayah kita," jelasnya. 

Saat ini, ada 84 SPPG di Jateng yang telah mengantongi SLHS.

Satu di antaranya, SPPG Jebres.

"Kami lakukan cek ricek, final cek, hari ini di wilayah Jebres. Di mana, ini SPPG yang sudah mendapatkan SLHS atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi," ujarnya.

Dialog Interaktif SPPG dan Orangtua Murid

Dikatakannya, setiap SPPG juga sudah diarahkan membuat grup yang di dalamnya berisi personel SPPG, perwakilan wali murid, perwakilan siswa, kepala sekolah, termasuk ibu hamil dan menyusui. 

Di dalam grup tersebut diharapkan terjadi dialog interaktif dan masukan agar MBG benar-benar bermanfaat bagi anak-anak.

"Ini akan kita running terus."

"Kemarin, dari seluruh kabupaten/kota sudah rapat dengan Badan Gizi Nasional."

"MBG ini adalah program nasional yang harus didukung oleh semua pihak."

"Juga, bagaimana menggunakan kearifan lokal seperti di Solo ini dengan menggandeng ibu-ibu PKK," jelasnya.

Baca juga: Buntut Seribuan Pelajar Keracunan MBG, Pemprov Jateng Wajibkan Dapur Punya Sertifikat Higiene

Sementara, Kepala SPPG Jebres Kota Surakarta, Jhoni Prabowo mengatakan, SPPG Jebres beroperasi sejak 13 Januari 2025 dan mengantongi SLHS sejak Maret 2025. 

Sampai saat ini, SPPG Jebres melayani 3.308 sasaran. 

Terdiri atas 3.207 peserta didik tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK, serta 101 sasaran 3B yaitu, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Kami sudah melaksanakan proses SLHS dan sudah terbit dari Maret 2025."

"(Prosesnya) Saat itu tidak susah, kami dibantu oleh Dinas Kesehatan dan DPMPTSP Kota Surakarta untuk penerbitan SLHS," ujar Jhoni. 

Pihaknya akan menjalin koordinasi dengan DKK solo dan Puskesmas Jebres untuk pengecekan lingkungan dan laboratorium secara berkala. 

Pengecekan mulai dari hasil produksi, seperti makanan maupun air dan peralatan. 

Selain itu, pengecekan juga dilakukan saat paket makanan bergizi gratis akan didistribusikan kepada penerima.

"Kami selalu pengecekan organoleptik. Jadi dari tampilan, warna, dan bau, bahkan ahli gizi kami selalu merasakan masakan yang kami masak."

"Ketika masak itu ada beberapa termin, setiap termin selalu kami uji coba dan sampel makanan selalu kami siapkan."

"Bilamana ada hal yang tidak diinginkan, kami ada sampel yang bisa diuji," jelasnya. (*)