Ahmad Luthfi: Kepala Daerah Punya Tanggung Jawab Moral soal MBG, Jangan Apatis!

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi meminta agar memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan keamanan pangan di wilayahnya. 

Ia menegaskan, bahwa keamanan pangan tidak boleh ditawar.

Oleh karenanya,  Ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.

Baca juga: Ribuan Mitra SPPG di Jawa Tengah Dikumpulkan Buntut Kasus Keracunan MBG

"Harapannya, kejadian-kejadian (keracunan) kemarin tidak terulang kembali, karena ini program struktural, maka harus kita laksanakan," tegas Luthfi saat rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di di GOR Jatidiri, Kota Semarang pada Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut dihadiri sekitar 4.000 peserta, terdiri dari  mitra SPPG, ahli gizi, bupati dan wali kota, instansi terkait di lingkungan Provinsi Jateng.

Menurut Luthfi, seluruh kepala daerah memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan program MBG berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan.

"Jangan ada kepala daerah yang apatis."

"SPPG yang sudah ada harus terbuka untuk dicek, minimal bupatinya atau ibu-ibu PKK meninjau langsung."

"Harus ada keterbukaan dan koordinasi dengan Satgas MBG," ujarnya.

Posko 24 Jam

Luthfi menyebut, saat ini di Jawa Tengah telah beroperasi 1.596 SPPG dan ditargetkan terus bertambah hingga akhir tahun.

Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan menyeluruh mulai dari dapur, distribusi makanan, hingga pengelolaan limbah.

"SPPG tidak boleh eksklusif."

"Harus siap diperiksa kapan pun."

"Termasuk kalau ada kasus, harus ada quick response (respon cepat), agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat," katanya.

Ia juga meminta Dinas Kesehatan memperketat verifikasi lapangan dan memastikan setiap dapur memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).