Akademisi Soroti Wacana Ubah Subsidi LPG 3 Kg Jadi Voucher untuk Warga Miskin

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Sejumlah akademisi di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) menilai kebocoran subsidi LPG 3 kilogram (kg) yang mencapai Rp50 triliun per tahun sudah pada level darurat. 

Pemerintah pun didorong segera mengubah mekanisme penyaluran subsidi menjadi voucer atau bantuan langsung tunai (BLT) berupa uang agar lebih tepat sasaran.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip) Yuwanto mengatakan, kebocoran subsidi gas melon hingga Rp50 triliun menandakan perlunya tata kelola ulang subsidi sesegera mungkin. 

Ia menegaskan pemerintah harus disiplin dalam penyaluran subsidi LPG 3 kg, hal itu dia katakan saat diskusi publik "1 Tahun Prabowo-Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Berenergi?" di Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/10/2025). 

“Ini darurat sekali, ya. Persentase kebocorannya besar dan biayanya sangat tinggi. Masalahnya, disiplin itu tidak lahir begitu saja. Disiplin itu harus diajarkan, dipaksakan, bahkan diberi punishment kalau melanggar,” ujar Yuwanto.

Ia menilai sistem pengawasan subsidi saat ini masih lemah dan belum terintegrasi lintas lembaga. 

Oleh karena itu, ia menilai pengubahan subsidi menjadi voucer atau BLT menjadi langkah tepat, sambil diiringi dengan penguatan perangkat law enforcement atau penegakan hukum yang lebih sistematis agar kebijakan subsidi berjalan efektif.

“Kita perlu perangkat law enforcement yang lebih kuat, terstruktur, dan sistematis untuk memastikan subsidi tepat sasaran,” katanya.

Menurutnya, langkah pemerintah yang berencana mengubah mekanisme subsidi LPG dari barang menjadi BLT atau voucer merupakan arah kebijakan yang tepat. 

Apalagi, pemerintah bakal menerapkan kebijakan itu setelah pembenahan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dilakukan. 

“Kalau pembenahan datanya benar-benar dilakukan dengan serius dan akurat, saya kira (subsidi dalam bentuk BLT/voucer) bisa efektif. Kalau data terpadu itu bisa disempurnakan dengan margin kesalahan kecil, akan sangat bisa efektif," ucapnya.

Sementara itu, Ekonom Universitas PGRI Semarang, Heri Prabowo, menilai perubahan bentuk subsidi ini penting untuk memperbaiki efektivitas subsidi energi yang selama ini banyak mengalami kebocoran. 

Ia menegaskan bahwa subsidi seharusnya memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam memperoleh sumber energi, namun juga tidak membebani fiskal negara.

Namun, ia menyebut perubahan mekanisme subsidi menuju BLT atau voucer harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. 

Menurutnya, transisi kebijakan perlu memastikan distribusi energi tetap stabil, terutama bagi rumah tangga berpenghasilan rendah.