Berita Jateng

Ribuan Mitra SPPG di Jawa Tengah Dikumpulkan Buntut Kasus Keracunan MBG

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan rapat koordinasi diharapkan dapat mengakselerasi kebutuhan MBG yang merupakan program asta cita

rahdyan trijoko/Tribun Jateng
Rapat Koordinasi-Pemerintah Provinsi Jateng gelar rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di stadion Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025). Rakor itu dihadiri ribuan mitra SPPG, dan Kepala daerah dari 35 Kabupaten/Kota. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah gelar rapat koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Stadion Jatidiri Semarang, Senin (6/10/2025).

Rapat tersebut menyikapi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis  (MBG) di Jawa Tengah.

Rapat koordinasi itu dihadiri ribuan mitra Satu Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ahli gizi, satuan tugas Kabupaten Kota dan kepala daerah. Kurang lebih ada sekitar 5 ribu stakeholder makan bergizi gratis (MBG) yang hadir pada rapat tersebut. Rapat koordinasi itu dihadiri langsung Kepala BGN Dadang Hindayana. 


Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan rapat koordinasi diharapkan dapat mengakselerasi kebutuhan MBG yang merupakan program asta cita Presiden Prabowo Subianto di Jawa Tengah. 


Kehadiran Kepala BGN ini untuk memberikan direktif (instruksi) kepada Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Kota agar mendukung program tersebut untuk anak-anak.


"Kegiatan selanjutnya kami bergerak tanpa ekses agar bisa dinikmati masyarakat luas," ujarnya.


Luthfi menerangkan hingga saat ini di Jawa Tengah telah 1596 SPPG. Kini penerima MBG telah 65 persen atau 3,5 juta orang dari target 9 juta orang. Pihaknya menargetkan bulan November penerima MBG mendekati 90 persen.


Luthfi menyebut saat ini telah ada 84 SPPG di Jawa Tengah yang tersertifikasi. Pihaknya akan memasifkan sertifikasi terhadap SPPG.


"Dinas Provinsi akan mengendalikan dinas-dinas di Kabupaten agar bisa merealisasikan. Mereka dilatih higiene sanitasi agar keluar SLHS dab HLSA. Agar secara tidak langsung dia bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan sehingga tidak akan kasus-kasus terulang terjadi lagi," paparnya.


Luthfi menyebut hasil evaluasi keracunan banyak faktor yakni percernaan yang kurang baik sehingga menyebabkan diare. Kemudian distribusi yang terlalu lama, lemah higienis, Sumber Daya Manusia (SDM) belum dilatih menjamah makanan.


"Menjamah makanan tidak semua orang dan harus dilatihkan. Termasuk harus memiliki rapid test makanan," tuturnya.


Sementara itu Kepala BGN, Dadang Hindayana mengatakan Gubernur Jateng menginginkan kepada BGN untuk melakukan koordinasi keamanan penyelenggaraan MBG. Dirinya menyebut berdasarkan laporan Gubernur terdapat 15 Kabupaten di Jawa Tengah yang siswanya mengalami keracunan. 


"Ini tidak boleh terjadi lagi dan saya sepakat kepada Gubernur untuk melakukan rapat koordinasi dengan SPPG yang telah beroperasi atau calon SPPG," ujarnya.


Menurutnya, jumlah SPPG di Jateng telah mencapai 50 persen dari target yang harusnya 3.200 SPPG. Sementara itu di Provinsi DIY sudah 60 persen yakni 200 SPPG dari target 360 SPPG


"Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik dan sejauh ini banyak SPPG  yang pengadaannya baik sekali. Bahkan di atas rata-rata. Karena ada yang mampu sebetulnya lebih dari 4.000 menyelenggarakan tapi kami batasi," jelasnya.

Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved