HMI Purwokerto Dukung Pemkab Banyumas Tegakkan Keadilan atas Aset Daerah Kebon Dalem

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Selama bertahun-tahun, masyarakat Banyumas disuguhi kisah panjang tentang sengketa lahan eks Terminal Kebon Dalem antara Pemerintah Kabupaten Banyumas dan pihak swasta, PT Graha Cipta Guna (GCG).

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut aset daerah yang strategis, di tengah kebutuhan rakyat akan tata kelola aset publik yang bersih dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari elemen intelektual muda, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Purwokerto menilai bahwa langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memperjuangkan kepemilikan dan pengelolaan aset tersebut merupakan bentuk tanggung jawab konstitusional dalam menjaga amanah publik.

Hal itu disampaikan Ahmad Fikri Andriyanto selaku Ketua HMI Cabang Purwokerto, beserta  Yuniar Nur Faizam (PTKP HMI Cab. Purwokerto) dan  Ilham Alhamdi (Fungsionaris BPL HMI Cab. Purwokerto), dalam rilisnya ke Tribunbanyumas.com, Rabu (29/10/202).

Menurut Ahmad Fikri, Pemkab Banyumas berada di jalur konstitusional. Di mana, upaya hukum yang ditempuh Pemkab Banyumas mulai dari pengadilan negeri hingga kasasi menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan sengketa sesuai dengan koridor hukum, bukan dengan tekanan politik atau kekuasaan ekonomi.

"Dalam konteks ini, Pemkab tidak sedang melawan investasi, tetapi membela hak rakyat atas tanah milik negara yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama," tandasnya.

Fikri menilai HMI memahami bahwa dalam setiap proses hukum, selalu ada ruang tafsir dan konsekuensi putusan.

"Namun, ketika akhirnya aset Kebon Dalem dikembalikan kepada Pemkab Banyumas pada Maret 2025, hal itu menjadi bukti bahwa negara masih memiliki mekanisme untuk mengoreksi ketimpangan dan mengembalikan hak publik yang sempat dikuasai pihak swasta," ujarnya.

Baca juga: KEBONDALEM HIDUP KEMBALI, Bakal Jadi Sport Center Modern, Bupati: Sudah Ada 2 Investor

Lebih lanjut, Fikri menegaskan, aset publik harus berpihak kepada masyarakat.

Menurutnya, sebagai organisasi mahasiswa yang berpijak pada nilai-nilai keadilan sosial, HMI Cabang Purwokerto menegaskan bahwa setiap aset pemerintah daerah, khususnya yang strategis seperti Kebon Dalem, harus kembali berorientasi pada kemaslahatan rakyat: membuka ruang ekonomi, pendidikan, dan sosial yang inklusif.

"Langkah Pemkab Banyumas untuk mengambil alih kembali pengelolaan Kebon Dalem patut diapresiasi sebagai bentuk reformasi pengelolaan aset daerah," ungkapnya.

"Hal ini sekaligus menjadi momentum evaluasi terhadap praktik kerja sama dengan pihak swasta yang sering kali merugikan daerah karena tidak transparan dan berpihak pada kepentingan modal semata," imbuhnya.

Meski begiti, Fikri mendorong transparansi dan akuntabilitas ke depan.

"Kami juga mendorong agar setelah aset tersebut resmi kembali ke tangan pemerintah daerah, Pemkab Banyumas menata ulang pengelolaannya dengan prinsip transparansi, profesionalisme, dan partisipasi publik," katanya.

Ia menegaskan, rakyat Banyumas berhak tahu bagaimana lahan itu akan digunakan, siapa yang akan mengelola, dan bagaimana manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.