Dekan FK Unsoed Kritik Keras Rencana RSPPU: Timbulkan Konflik Kepentingan Pendidikan Dokter

Mukhlis menegaskan bahwa meskipun Unsoed bukan pemohon langsung dalam perkara tersebut, namun persoalan yang dihadapi Unsoed menjadi contoh konkret dampak dari keberlakuan pasal-pasal tersebut.

Baca juga: BRISIK! Program MBG Berujung Petaka Bagi Siswa, Siapa Bertanggungjawab?

"Sidang berikutnya dijadwalkan pada 2 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR RI. 

Harapan kami, Mahkamah mengembalikan marwah pendidikan dokter kepada perguruan tinggi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) RI, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si turut hadir dan memberikan dukungan moral bagi perjuangan Unsoed.

"Pada dasarnya kami siap membantu sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri PPA. 

Apabila ada kendala perizinan, kami siap memfasilitasi. Kami juga berharap pada Dies Natalis mendatang, Unsoed sudah dapat merealisasikan pembukaan program studi spesialis baru," ungkap Arifatul.

Rektor Unsoed, Prof. Dr. Ir. H. Akhmad Sodiq, M.Sc. Agr., turut menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat, khususnya dari Menteri PPA.

"Atas nama universitas, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuan yang telah disampaikan Ibu Menteri. 

Kami berharap langkah ini menjadi penyemangat agar Fakultas Kedokteran Unsoed semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa," ujarnya.

Mukhlis menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa pendidikan dokter harus tetap berada di bawah kendali perguruan tinggi. 

Jika tidak, maka akan terus terjadi ketegangan seperti yang sedang berlangsung antara Unsoed dan RS Margono. (jti)