Tak Bisa Langsung Revisi Perbup Soal Tunjangan DPRD Banyumas, Bupati Sadewo Tunggu Inisiatif Dewan

"Cuma, dari gubernur, tidak boleh ada kenaikan tunjangan."

"Perintahnya, tidak boleh ada kenaikan tunjangan. Bukan revisi," jelasnya.

Sadewo juga menyinggung soal kondisi tunjangan di kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, yang bahkan ada yang nilainya lebih tinggi dari Banyumas.

"Kondisi ini terjadi, disandingkan head to head kondisinya di 35 kabupaten, bahkan kondisinya ada yang jauh lebih tinggi," ungkap dia.

Namun demikian, ia menegaskan, tidak bisa menurunkan nilai tunjangan begitu saja tanpa dasar hukum dan tanpa proses diskusi bersama DPRD.

"Kalau saya menurunkan, perbup itu kan harus ada diskusi juga dengan DPRD." 

"Kecuali dewannya yang minta diturunkan, mungkin kita akan mengikuti."

"Tapi, kalau saya menurunkan tanpa dasar, ya jadi masalah," tegasnya.

Baca juga: Tunjangan Rumah DPRD Banyumas sebagai Ganti Rumah Dinas, Pakar Unsoed Purwokerto: Sampai Kapan?

Terkait transparansi, Sadewo menyatakan, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal penggajian pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, termasuk soal tunjangan perumahan DPRD.

"Soal transparansi gaji pejabat publik, saya tidak ada masalah. Karena semua sudah sesuai aturan."

"Termasuk, penyusunan tunjangan perumahan saat itu sudah sesuai mekanisme."

"Mekanismenya apa saja, bisa dibuka," jelasnya. 

Ia pun menegaskan bahwa penentuan nilai tunjangan dilakukan oleh pihak ketiga.

"Masalah, nilainya keluarnya segitu, ya saya tidak tahu, itu apraisal kan," ujarnya.

Kumpulkan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD

Sebelumnya, Kamis (11/9/2025), Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengumpulkan bupati, wali kota, dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah di kantor gubernur.