Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Bupati Banyumas Achmad Husein menargetkan angka stunting atau kekerdilan pada anak di wilayah tersebut turun menjadi 14 persen pada 2024 atau 2,5 persen per tahun.
Dia pun mnegajak seuruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera merumuskan kebijakan agar target tersebut tercapai.
Hal tersebut disampaikan Bupati Banyumas Achmad Husein saat memberi sambutan pada Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Banyumas Tahun 2022 di Hotel Surya Yudha, Selasa (24/5/2022).
"Saya minta, seluruh organisasi pemerintah daerah dan stakeholder terkait bisa merumuskan target tersebut."
"Sehingga, kalau saat ini masih 21,6 persen, artinya setiap tahunya harus berhasil minimal 2,5 persen, untuk menuju tahun 2024, 14 persen," kata Husein dalam rilis.
Baca juga: Lulusan Tiga SMA Ini Paling Banyak di Banyumas Masuk Perguruan Tinggi Negeri
Baca juga: 12 KK di Pinggir Sungai Pelus di Relokasi, Bupati Banyumas: Jangan Dijual, Ini Hasil Gotong-royong
Baca juga: Jateng Targetkan Angka Stunting 14 Persen di 2023
Bupati mengatakan, target tersebut akan sulit dicapai apabila OPD saling lempar tugas.
"Setelah rembuk ini, agar progres terlihat, nanti agar dilaporkan setiap bulannya bahkan bilamana perlu, ada rapat khusus, seperti penanganan menurunkan AKI AKB (angka kematian ibu dan bayi)," lanjutnya.
Menurut Husein, beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempercepat target tersebut di antaranya, intervensi terhadap gizi anak, kondisi rumah, dan ketersediaan air warga rentan.
"Tanpa kerja terpadu dari OPD terkait, stakeholder, dan seluruh elemen masyarakat, saya kira, sangat sulit mencapai target yang telah ditentukan itu," lanjutnya.
Sementara, Kepala Bapeddalitbang Kristanta memaparkan, angka stunting di Banyumas, saat ini, masih cukup tinggi, yaitu 21,6 persen.
Sehingga, perlu kerja keras semua pihak untuk terlibat menurunkan angka tersebut.
Menurutnya, untuk memudahkan penanganan, ada penentuan desa lokus dengan 29 indikator sebagai penentu.
Desa lokus akan diampu masing-masing OPD yang terlibat penanganan stunting.
"Permasalahan yang dihadapi masing-masing OPD adalah masih kurangnya edukasi terkait KB, rendahnya ASI ekslusif, belum semua balita imunisasi lengkap."
"Akses air bersih masih rendah, serta rumah tangga yang mengolah limbah masih rendah, pernikahan dibawah umur masih tinggi," terangnya.
Baca juga: Perintah Ganjar Kepada Pj Wali Kota Salatiga: Jaga Kota Toleransi!
Baca juga: Banjir Rob Semarang, Ini Instruksi Ganjar kepada BBWS, Dinas PSDA Jateng, dan Pemkot Semarang
Baca juga: Terjebak Rob di Kota Semarang, Karyawan Hamil Alami Pendarahan. Tim SAR Langsung Evakuasi
Baca juga: Langsung Tancap Gas, Penjabat Bupati Jepara Buka Kanal Aduan untuk Serap Aspirasi Warga
Pihaknya akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang memayungi penurunan stunting di Kabupaten Banyumas, baik RPJMD maupun SK bupati terkait tim percepatan penurunan stunting.