Baca tanpa iklan
TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Secara umum pendapatan asli daerah (PAD) Jawa Tengah pada triwulan pertama 2020 sedikit melempem.
Realisasi PAD baru tercapai Rp 2,696 triliun atau 16,86 persen dari target Rp 15,993 triliun.
Artinya, turun 5,08 persen dari 2019 pada periode yang sama.
Sejumlah PAD dari pajak daerah yang turun signifikan yakni dari kendaraan bermotor.
Di Kabupaten Semarang misalnya.
• Nugroho Hilang Tenggelam Saat Memancing, Terhempas Ombak Sekitar Pantai Pasir Kebumen
• Masih Ada Empat Klaster Penyebaran Covid-19 di Banyumas, Achmad Husein Ingatkan Warga Soal Ini
• Rumah Pak Bawor Jadi Wisata Dadakan, Heboh Viral Babi Hutan Aneh di Jatilawang Banyumas
• Jateng Belum Siap Masuk New Normal, Bagi Legislator Partai Gerindra Ini Penyebabnya
Realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Semarang yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) turut terdampak pandemi Covid-19.
Pendapatan daerah ini mengalami penurunan mulai awal April 2020.
Kepala Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD)- Samsat Kabupaten Semarang, Listyati Purnama menuturkan, ditargetkan Rp 329 miliar untuk tahun ini.
Itu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan retribusi daerah.
"Target murni 2020 terlalu tinggi, naik 31,264 persen dibandingkan tahun sebelumnya."
"Potensi maksimal 17,96 persen jadi kelebihan perhitungan target murni sebesar 13,304 persen, " kata Listyati saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Jawa Tengah, Selasa (16/6/2020).
Realisasi yang dicapai sampai dengan periode 13 Juni 2020 yakni PKB Rp 64,08 miliar atau 32,18 persen dari target Rp 199,16 miliar.
Artinya menurun 10,82 persen dibanding rata-rata 2 tahun sebelumnya.
Kemudian, BBNKB Rp 37,76 miliar atau 29,33 persen dari target Rp 128,77 miliar menurun 13,67 persen dibandingkan sebelumnya.
Lalu PAP Rp 472,99 juta atau 40,60 persen dari target Rp 1,16 miliar yang menurun 8,4 persen.
"Oleh karena itu, kami menilai perlu adanya revisi target di 2020."
"Hal ini seiring dengan kondisi Covid-19 yang hingga saat ini belum mereda," ujarnya kepada Tribunbanyumas.com, Selasa (16/6/2020).
Padahal, kata dia, di awal tahun ini kinerja UPPD- Samsat Kabupaten Semarang masih kondusif.
Namun, gejolak akibat Covid-19 mulai dirasakan saat memasuki April 2020.
Meskipun demikian, untuk pajak retribusi justru mengalami peningkatan 16,22 persen.
• Warga Curiga Pintu Ruko Selalu Tertutup, Pensiunan Guru Asal Kaliwungu Kendal Ditemukan Meninggal
• 48 Penumpang Asal Tegal Ditolak Naik KA Tegal Ekspres, Uang Tiket Dikembalikan Utuh
• Raperda RDTR Kawasan Perkotaan Purbalingga Ditunda, Ketua DPRD: Banyak Syarat Belum Terpenuhi
• Besok Rabu di Temanggung, Lima Pasar Tradisional Ditutup Serentak Selama Tiga Hari
Senada, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Tavip Supriyanto membenarkan bila keseluruhan penetapan target tinggi dialami di semua daerah.
Lantaran target tinggi itu ditetapkan jauh sebelum Covid-19.
Ditambah pemangkasan anggaran untuk penanganan pandemi virus corona.
Meskipun demikian, pihaknya telah meng-upgrade sistem pajak kendaraan bermotor yakni aplikasi Sakpole sehingga lebih memudahkan pembayar pajak.
"Tahun lalu sudah kami perbaiki sehingga sekarang sudah bisa untuk bayar pajak."
"Tidak hanya kendaraan pribadi, tapi juga kendaraan pelat kuning, perusahaan, bahkan pemerintah."
"Dan terpenting lebih simpel dan pengesahannya bisa sebulan," jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jateng, Asfirla Harisanto memaklumi kondisi yang ada terkait penurunan realisasi.
Termasuk target yang terlalu tinggi, hingga pemangkasan biaya operasional akibat pandemi Covid-19.
"Ya memang kondisi faktualnya seperti itu, harus dijalani."
"Tetapi kami mengapresiasi kinerja UPPD ini."
"Di tengah pandemi tetap tinggi pendapatan yang direalisasikan," ujar legislator PDI Perjuangan itu.
Sementara, terkait kenaikan target yang dinilai terlalu tinggi dan pemotongan biaya operasional Bapenda, anggota Komisi C DPRD Jateng, Mustholih berjanji akan membantu di Banggar.
Nantinya agar diformulasikan kembali sehingga lebih proporsional.
"Bapenda ini kan sentralnya pendapatan, tidak seharusnya disamakan dengan organisasi perangkat daerah lainnya."
"Termasuk pemangkasan biaya operasional."
"Sebab kalau berhenti sehari saja, berapa kerugiannya," ujar anggota dewan dari PAN itu. (Mamduh Adi)
• Perpusda Banyumas Ciptakan Dropbox Karantina, Sterilkan Buku Bacaan Pengunjung Gunakan Sinar UV
• Anak Tenaga Kesehatan Bisa Langsung Diterima di Sekolah Negeri, PPDB SMA-SMK Dibuka Mulai 17 Juni
• 23 ASN Disdikbud Purbalingga Sudah Dikenai Sanksi, BKPP: Sebatas Pelanggaran Kode Etik
• Heboh Babi Hutan Aneh Milik Pak Bawor di Jatilawang Banyumas, Ini Penjelasan BKSDA