DPRD Banyumas Sarankan Jangan Naikkan Tarif Parkir Dulu, Joko: Cukup Setor Rp 10 Ribu per Jukir

TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebesar Rp5,4 miliar per tahun adalah angka yang sangat realistis untuk dicapai, bahkan tanpa perlu menaikkan tarif parkir yang saat ini berlaku.

Keyakinan ini didasarkan pada sebuah kalkulasi sederhana yang dinilai adil bagi juru parkir (jukir) dan tidak membebani masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Banyumas, Joko Pramono, membeberkan hitung-hitungan di balik optimisme dewan tersebut.

Baca juga: Pengelola Minta Tarif Parkir Banyumas Naik, Warganet: Asal Berani Ganti Jika Ada Kasus Kehilangan

Menurutnya, langkah pertama adalah mengoptimalkan potensi yang sudah ada, bukan langsung menaikkan tarif seperti yang diusulkan oleh paguyuban pengelola parkir.

Dasar perhitungannya dimulai dari data jumlah juru parkir yang terdaftar di Banyumas, yakni sekitar 1.500 orang.

DPRD kemudian membuat asumsi setoran harian yang sangat minimalis dari setiap jukir.

"Kalau kenapa kita naikkan target itu adalah betul-betul kita berpikir realistis. Ada 1.500 juru parkir, maka kalau satu juru parkir setor setiap harinya Rp10.000, asumsinya berarti kan kalau seribuan dari motor, berarti kan cuma 10 motor," jelas Joko Pramono, Senin (21/7/2025).

Menurutnya, sangat tidak mungkin seorang jukir dalam sehari hanya melayani 10 sepeda motor.

Potensi riil di lapangan diyakini jauh lebih besar dari itu.

Namun, dengan mengambil angka minimalis tersebut, target PAD sudah bisa tercapai.

"10.000 (rupiah) dikalikan dengan jumlah juru parkir 1.500, maka kita asumsikan 15 juta per hari pendapatan dari sektor parkir. Kalau dikalikan dengan 30 hari jadi 12 bulan, setahun, maka kita punya potensi parkir itu. Kalau Rp10.000 per jukir, maka ada Rp5,4 miliar, itu harapan kami," rinci Joko.

Dengan perhitungan tersebut, DPRD berpendapat bahwa usulan kenaikan tarif parkir dari Rp1.000 menjadi Rp2.000 untuk motor dan Rp2.000 menjadi Rp3.000 untuk mobil, belum perlu dilakukan.

Ia menilai setoran Rp10.000 per hari pun tidak akan memberatkan para jukir.

"Kalau di situ misalnya potensi 50 motor, maka Rp50.000, dia sudah dapat Rp50.000, kita minta Rp10.000, maka dia masih pegang Rp40.000," tambahnya.

Oleh karena itu, sikap DPRD jelas: uji coba optimalisasi setoran dengan tarif lama terlebih dahulu.

"Maka jangan dinaikkan dulu, kita tes dulu dengan 1.000 (tarif motor) dengan setoran Rp10.000 per jukir, insyaallah itu tidak merepotkan mereka," tegasnya.

Sembari optimalisasi berjalan, pemerintah juga didorong untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan perparkiran agar masyarakat merasa nyaman.