Pengelola Minta Tarif Parkir Banyumas Naik, Warganet: Asal Berani Ganti Jika Ada Kasus Kehilangan

TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO - Dukungan para pengelola parkir di Banyumas terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5 miliar dari pemerintah ternyata disambut dengan skeptisisme dan sejumlah tuntutan balasan dari warganet.

Di saat pengelola meminta kenaikan tarif karcis resmi, publik justru menuntut transparansi total melalui pembayaran digital dan mempertanyakan tujuan dari target besar tersebut.

Dalam sebuah audiensi dengan Bupati Banyumas, para pengelola parkir yang diwakili oleh Wahyu Susanto selaku Ketua Paguyuban, menyatakan siap mendukung target PAD.

Baca juga: Potensi Parkir Banyumas Diperkirakan Tembus Rp23 Miliar tapi Jadi Bancakan RT Hingga Ormas

Namun, mereka memberi syarat mutlak agar sistem dan tarif karcis yang saat ini sebesar Rp1.000 untuk motor dan Rp2.000 untuk mobil, segera ditinjau ulang karena dinilai tidak lagi relevan.

"Intinya kami sepakat dengan Pak Bupati, ada kenaikan PAD tidak masalah, cuman memang karcis itu harus ditinjau ulang. Karena dengan karcis lama, berat bagi kami untuk mengejar target Rp5 miliar," ujar Wahyu.

Ia juga mengungkap adanya potensi kebocoran pendapatan hingga jutaan rupiah per bulan di satu zona saja, yang disebabkan oleh pungutan oleh oknum lingkungan dan pihak tidak resmi lainnya.

Namun, di saat para pengelola menyuarakan perlunya kenaikan tarif resmi, warganet di media sosial justru menyuarakan perspektif yang berbeda.

Banyak yang tidak mempermasalahkan tarif, asalkan sistemnya diubah menjadi lebih modern dan transparan.

"Pake QRIS dong... Juru parkirnya nanti digaji lewat Bank Jateng," tulis seorang warganet, menyuarakan keinginan akan sistem yang jelas dan akuntabel.

"Coba adain bayar pake qris, 2rb gapapa," timpal lainnya.

Ada pula yang menuntut peningkatan layanan sebagai syarat kenaikan tarif.

"Gpp parkir mahal tapi kalau kehilangan harus di ganti dong," komentar seorang pengguna Instagram.

Di sisi lain, muncul pula suara skeptis yang lebih keras, mempertanyakan tujuan dari kenaikan target PAD itu sendiri.

"Target besar apa pak? Bisa dikorupsi?" tulis sebuah akun.

Bahkan, ada yang menyerukan agar parkir digratiskan sepenuhnya.

Fenomena ini menunjukkan adanya dilema tiga arah: pemerintah butuh PAD, pengelola parkir butuh penyesuaian tarif untuk memenuhinya, sementara masyarakat menuntut jaminan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan prima sebelum menerima adanya kenaikan biaya.