Iuran Perpisahan Siswi SD di Kebumen Tembus Rp900 Ribu, Ortu Protes: Ijazah & Kado Guru Kok Bayar?

TRIBUNBANYUMAS.COM, KEBUMEN - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Kebumen mencuat ke publik.

Sebuah laporan yang disampaikan pada 5 Juni 2025 lalu merinci adanya iuran perpisahan bagi siswa kelas 6 di SDN 3 Kebulusan yang dinilai tidak wajar, dengan nominal mencapai Rp900.000 dan adanya perbedaan besaran iuran antara siswa laki-laki dan perempuan.

Pelapor mendesak agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Kebumen segera melakukan audit terkait masalah ini.

Baca juga: Ortu Siswa SD di Banyumas Protes Iuran Wajib Perpisahan Guru di Hotel

Dalam aduannya, pelapor mengungkapkan bahwa siswa perempuan dibebani iuran yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki.

"Untuk perempuan dianggarkan sekitar Rp900.000 dan untuk laki-laki dalam range Rp600.000-800.000," tulis pelapor dalam laporannya.

Menurut Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diterima wali murid, dana tersebut akan digunakan untuk tiga hal: agenda perpisahan, biaya ijazah, dan kenang-kenangan untuk guru.

Biaya Ijazah dan Kado Guru Dipertanyakan

Pelapor menyoroti dua komponen biaya yang dianggap paling janggal, yaitu pungutan untuk ijazah dan untuk kenang-kenangan guru.

"Padahal sepengetahuan kami ijazah itu tidak diperlukan penarikan biaya," tegasnya.

Ia menduga praktik ini tidak sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016.

Selain itu, proses penentuan anggaran juga dinilai tidak transparan dan akuntabel.

Atas dasar kejanggalan tersebut, pelapor memohon agar aduannya segera diteruskan ke pihak Dindikbud Kebumen untuk dilakukan pengecekan dan audit menyeluruh.

"Kami memohon untuk segera diaudit dan diteruskan ke pihak terkait," tutup laporan tersebut, dengan mengutip pepatah "Vox Populi Vox Dei" atau "Suara Rakyat adalah Suara Tuhan".

Hingga berita ini diturunkan, laporan tersebut telah diterima oleh sistem pengaduan pemerintah, namun belum ada respons atau tindak lanjut resmi yang diumumkan oleh dinas terkait.