UMK Jateng 2025
Tok! Pj Gubernur Jateng Tetapkan UMK 2025: Banjarnegara Masih Terendah
Pj Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Nana Sudjana, resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Penulis: budi susanto | Editor: mamdukh adi priyanto
Nana menegaskan UMK hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Baca juga: Buruh dan Pengusaha Sepakat UMK Kota Semarang 2025 Rp3,4 Juta, Upah Sektoral Baru Berlaku 2026
Bagi pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun, upah harus mengacu pada struktur dan skala upah yang ditetapkan oleh perusahaan.
“Pemerintah menetapkan UMK untuk melindungi pekerja agar tidak dibayar di bawah upah yang telah ditentukan."
"Perusahaan yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi,” tegasnya.
Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Januari 2025.
Nana berharap perusahaan di Jateng dapat menyesuaikan ketentuan yang telah ditetapkan guna menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pemberi kerja.
Dengan ditetapkannya UMK, UMSK, dan UMSP 2025, diharapkan pekerja di Jateng dapat menikmati upah yang layak sesuai standar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor-sektor unggulan. (*)
Baca juga: Bertahan Hingga Dini Hari, Buruh Jepara Desak Usulan UMK 2025 Dikirim Bersama Upah Sektoral
pj gubernur jateng
Nana Sudjana
UMK 2025
UMK 2025 naik
Penetapan UMK di Jateng
umk jateng 2025
umk jateng
umk banjarnegara
umk semarang paling tinggi
Demo Buruh di Depan Kantor Gubernur Jateng, Kawal Penetapan UMK 2025 sesuai Usulan Kabupaten Kota |
![]() |
---|
Hari Ini Massa Buruh Demo depan Kantor Gubernur Jateng, Ini Permintaan Mereka |
![]() |
---|
Ratusan Buruh Tegal Demo Tolak Kenaikan Upah 6,5 Persen: Idealnya 60 Persen! |
![]() |
---|
Segini Besaran UMK Kabupaten Tegal 2025 usai Naik 6,5 Persen, Dewan Pengupahan Sepakat! |
![]() |
---|
Upah Naik 6,5 Persen Tapi PPN Meningkat 12 Persen, Buruh Semarang : Sama Saja Bohong! |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.