DPR RI Buka Suara soal Perundungan di Pendidikan Dokter Spesialis atau Residen

TRIBUNBANYUMAS.COM, TEGAL - Kasus perundungan dokter residen atau Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi sorotan Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan, perundungan di pendidikan dokter spesialis jangan-jangan seperti fenomena gunung es.

Dugaan perundungan diduga dialami dokter Aulia Risma Lestari (30), dokter RSUD Kardinah Tegal saat menempuh PPDS Anestesi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip)-RSUP Kariadi Semarang. 

Baca juga: 39 Dokter Residen dan Konsulen Disanksi Kemenkes, Terbukti Terlibat 156 Kasus Perundungan

Ia sempat mendengarkan cerita dari seorang dokter yang sudah selesai menjalani pendidikan spesialis. 

Dokter residen seperti jadi budaknya senior, disuruh beli rujak, mengangkat galon, hingga mencarikan dan membayarkan hotel.

Ia menilai, perundungan seperti itu merupakan budaya jelek dan harus dihilangkan. 

"Saya kira kalau sampai ada yang meninggal dunia berarti kan tekananannya sangat berat."

Baca juga: Benarkah Dokter Residen Aulia Harus Bayar Penalti Rp500 Juta Jika Berhenti PPDS Anestesi?

"Ini sudah harus ditertibkan atau diberantas."

"Tidak boleh lagi ada satuan pendidikan apapun tingkatnya sampai dokter sekalipun, masih seperti ini," katanya seusai menghadiri worksop pendidikan di Kota Tegal, Minggu (25/8/2024).

Menurut Fikri, tidak semua orang bisa masuk di kedokteran dan tidak semua dokter bisa melanjutkan pendidikan spesialis. 

Maka sangat disayangkan jika ada benih mutiara tetapi harus gugur karena adanya proses pendidikan yang tidak sehat.

"Saya kira sangat merugikan."

"Aset kita itu tidak di sumber daya alam (SDA), tapi di manusianya."

"Kalau manusianya meninggal dunia karena proses pendidikan yang salah, ini kan menyedihkan," jelasnya.

Baca juga: Ayah Dokter Residen Undip Semarang Dilarikan ke RS, Dirujuk ke Jakarta setelah Dijenguk Menkes

Fikri mengatakan, pendidikan kedokteran ini di bawah naungan dua kementerian, Kemenkes RI dan Kemendikbudristek RI.