Lagi, Ketua MK Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK Soal Dugaan Konflik Kepentingan. Pelapor 16 Akademisi

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Denny Indrayana bersama 15 akademisi lain melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman atas dugaan pelanggaran etik ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Para akademisi menilai, pelanggaran etik dilakukan Anwar Usman jauh sebelum memutuskan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas minimal usia capres dan cawapres.

Lewat kuasa hukumnya, para akademisi yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) itu memasukkan laporan ke MKMK, Kamis (26/10/2023).

Ini merupakan laporan kesekian tentang dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman, yang diajukan berbagai pihak ke MKMK.

Kuasa hukum CALS, Violla Reininda mengatakan, para pelapor menemukan adanya conflict of interest dan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman.

Baca juga: Majelis Kehormatan MK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MK, Jimly: Ini Isu Berat

Menurut Violla, pelanggaran etik diduga dilakukan Anwar Usman sebelum putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang batas minimal usia capres atau cawapres dibacakan.

Yakni, saat Anwar Usman mengisi kuliah umum di satu universitas ternama di Semarang dan ditanya oleh seorang mahasiswa mengenai putusan tersebut.

Komentar Anwar Usman, saat itu, menyinggung soal kesuksesan pemimpin muda di zaman Nabi Muhammad SAW.

Hal itu dinilai terkesan mendukung keponakannya, Gibran Rakabumingraka.

"Para pelapor melihat, Anwar Usman terlibat konflik kepentingan pada perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 karena perkara terkait erat dengan relasi kekeluargaan hakim terlapor dengan pihak yang diuntungkan atas dikabulkannya permohonan, yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan hakim terlapor," ucap Violla, di Gedung MK, Kamis (26/10/2023).

Selanjutnya, Violla mengatakan, pihaknya mendukung pembentukkan MKMK agar dapat menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik para hakim konstitusi, termasuk Anwar Usman.

"Oleh karena itu agar MKMK dapat memeriksa secara objektif, independen sesuai hukum yang berlaku," tutur Violla.

Violla kemudian meminta para hakim MK dapat mengikuti proses pemeriksaan di MKMK.

Sebab, ia tidak ingin ada hakim konstitusi yang diistimewakan MKMK hingga mengakibatkan proses pemeriksaan molor.

"Dan para hakim MK harus kooperatif untuk diperiksa dalam perkara ini," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi, Dua Putranya, dan Ketua MK Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Kolusi dan Nepotisme