Ini Alasan Kapolda Jateng Ubah Hukuman 5 Polisi Calo Bintara Polri 2022 dari Demosi Jadi Pemecatan

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi melakukan peninjauan kembali (PK) kasus suap Bintara Polri 2022.

Hal ini berpengaruh pada hukuman tujuh anggota Polda Jateng yang terlibat dalam praktik percaloan, dari demosi menjadi pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Seperti diketahui, tujuh anggota Polda Jateng itu terdiri dari lima polisi dan dua PNS (dokter dan pegawai).

Kabidbumas Polda Jateng Kombes Iqbal Alqudusy mengatakan, ada empat aspek yang menjadi pertimbangan dilakukan PK.

Baca juga: Begini Modus 5 Polisi Polda Jateng Jadi Calo Penerimaan Bintara Polri 2022: Menembak dari Atas Kuda

Pertama, aspek yuridis, yaitu perbuatan tujuh anggota termasuk pelanggaran berat.

Kedua, aspek sosial, yakni dampak sosial dari kasus tersebut cukup besar di masyarakat.

Aspek ketiga berupa psikologis, yang berdampak bagi internal polri.

"Dan terakhir, aspek organisasi," jelasnya.

Iqbal pun mengungkap, trik atau modus tujuh anggota tersebut dalam mencari korban.

Iqbal mengibaratkan aksi mereka sebagai 'menembak dari atas kuda'. Artinya, mereka berspekulasi mengambil keuntungan kegiatan tersebut padahal penembak tidak bisa melakukan apa-apa.

Baca juga: Tak Dipecat! 5 Polisi Terlibat Kecurangan Penerimaan Bintara Polri 2022 Polda Jateng Disanksi Demosi

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengincar korban secara acak berdasarkan database nomor telepon orangtua calon siswa.

"Mereka sudah tahu nomor orang tua bersangkutan. Orangtua ditelepon, kemudian disampaikan anak mereka lulus, bapak mau kasih berapa?"

"Mereka hanya mengira-ngira. Padahal, itu tidak mempengaruhi hasil pengumuman dari proses seleksi," beber Iqbal.

Tujuh anggota tersebut melakukan aksinya dengan menyasar puluhan korban.

Total, uang yang berhasil mereka kumpulkan mencapai Rp9 miliar.