Begini Modus 5 Polisi Polda Jateng Jadi Calo Penerimaan Bintara Polri 2022: Menembak dari Atas Kuda

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Kabidbumas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Alqudusy mengungkap trik tujuh anggota Polda Jateng menjadi calo penerimaan Bintara Polri 2022.

Iqbal mengatakan, para pelaku yang terdiri dari lima polisi, satu dokter, dan satu ASN itu mencari korban secara acak berdasarkan database telepon orangtua calon siswa.

Baca juga: 5 Polisi Calo Rekruitmen Bintara Polri 2022 Polda Jateng Dijerat Pidana, Menunggu Sidang Pemecatan

Mereka kemudian menawarkan jaminan anak para korban lulus sebagai Bintara Polri asal membayar sejumlah uang.

Padahal, dikatakan Iqbal, para pelaku hanya berspekulasi soal hasil. Dalam istilahnya, Iqbal mengatakan, aksi ini seperti menembak dari atas kuda.

"Mereka sudah tahu nomor orangtua bersangkutan. Orangtua ditelepon, pelaku mengatakan anak mereka lulus, bapak mau kasih berapa?"

"Mereka hanya mengira-ngira. Padahal itu tidak mempengaruhi hasil pengumuman dari proses seleksi," kata Iqbal, Senin (20/3/2023).

Tujuh anggota tersebut melakukan aksinya dengan menyasar puluhan korban.

Total, uang yang berhasil mereka kumpulkan mencapai Rp9 miliar.

Jumlah yang diminta para pelaku bervariasi, mulai Rp250 juta hingga Rp300 juta.

"Yang ditelepon puluhan, tidak berpengaruh terhadap proses hasil kelulusan. Yang lulus itu yang belajar, berlatih, hasil usaha sendiri," klaim Iqbal.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Hukum Berat bagi 5 Polisi Polda Jateng Calo Seleksi Bintara: Pecat atau Pidana

Tak ingin kejadian serupa terulang, Iqbal mengatakan, Propam Polda Jateng lebih ketat melalukan pengawasan.

"Tentu, pengawasan akan ditingkatkan untuk mencegah anggota menembak di atas kuda (dalam rekrutmen polri)," ujarnya.

Sebelumnya, Propam Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tujuh pelaku dalam penerimaan Bintara Polri tahun 2022 di Polda Jateng.

Mereka terdiri dari lima polisi, satu dokter, dan satu ASN di lingkungan Polda Jateng.

Mereka sebelumnya telah menjalani sidang kode etik dengan hasil sanksi demosi dua tahun.