Pemberhentian Ketum PPP Suharso Monoarfa

Pencopotan Suharso Monoarfa Dinilai Tak Sah, Puluhan Penasihat Hukum Siap Gugat ke PTUN

Puluhan penasihat hukum siap mendampingi Suharso Monoarfa mengajukan gugatan ke PTUN terkait pelengserannya dari kursi ketua umum PPP.

Editor: rika irawati
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa memberikan kata sambutan di sela-sela penyerahan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022). Suharso Monoarfa dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua umum setelah membuat gaduh. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Puluhan penasihat hukum siap mendampingi Suharso Monoarfa melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah dilengserkan dari kursi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Mereka menilai, pencopotan Suharso Monoarfa dalam musyawarah kerja nasional (Mukernas) di Banten, tidak sah.

Ketua DPP PPP Syaifullah Tanliha membenarkan bahwa pihaknya bakal menempuh langkah hukum.

"Betul, sedang dipersiapkan secara komprehensif," kata Tamliha dikutip dari Kompas.com, Kamis (8/9/2022).

"Penasihat hukum DPP PPP juga sudah rapat. Rapat penasihat hukum DPP PPP (berlangsung) secara maraton, kemarin," lanjutnya.

Baca juga: Mardiono Angkat Suara Soal Penunjukkannya sebagai Plt Ketum PPP: Saya Tidak Pernah Punya Niat

Baca juga: Suharso Monoarfa Melawan! Datangi Workshop Partai meski Ditolak, Tegaskan Masih Ketua Umum PPP

Ia mengeklaim, total, ada 46 penasihat hukum yang ambil bagian dari upaya hukum yang bakal ditempuh Suharso cs, di luar para penasihat hukum yang disebut tengah sakit.

Rapat itu sendiri diklaim dihadiri 26 penasihat hukum yang telah menjatuhkan keputusan.

"Keputusannya membatalkan pelaksanaan Rapat Pengurus Harian dan Mukernas yang tidak sesuai dengan aturan AD/ART PPP," kata Tamliha.

Di samping itu, kubu Suharso juga mengaku siap melawan upaya kubu lawan yang hendak mengajukan perubahan struktur kepengurusan partai yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM.

"Pak Suharso, beserta tim hukum DPP, telah menyiapkan klarifikasi kepada Menkumham tentang proses pelaksanaan ‘Rapat Pengurus Harian’ dan pelaksanaan ‘Mukernas’ yang tidak sesuai dengan aturan AD/ART PPP," kata Tamliha.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved