Pemberhentian Ketum PPP Suharso Monoarfa

Bikin Gaduh, Suharso Monoarfa Dilengserkan dari Jabatannya sebagai Ketua Umum PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua umum DPP PPP. Suharso Monoarfa dinilai telah membuat gaduh.

Editor: rika irawati
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Manoarfa memberikan kata sambutan di sela-sela penyerahan berkas pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di gedung KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022). Suharso Monoarfa dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua umum setelah membuat gaduh. 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Suharso Monoarfa dilengserkan dari jabatannya sebagai ketua umum DPP PPP.

Keputusan ini diambil setelah pimpinan 3 Majelis DPP PPP melakukan musyawarah menyikapi kegaduhan yang terjadi soal Suharso Monoarfa di kalangan simpatisan PPP.

Untuk mengisi sementara kekosongan jabatan tersebut, DPP PPP akan dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan mengatakan, Suharso Monoarfa resmi dicopot dari jabatan per 30 Agustus 2022.

"Sehingga, pada tgl 30 Agustus 2022, dengan berat hati, Pimpinan 3 Majelis yang merupakan Majelis Tinggi DPP, akhirnya melayangkan surat ketiga yang atas dasar kewenangannya mengeluarkan Fatwa Majelis, yakni Memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari Jabatan Ketua Umum DPP PPP terhitung sejak surat tersebut ditandatangani," kata Usman, dikutip dari Tribunnews, Senin (5/9/2022).

Baca juga: Pernyataan Suharso Monoarfa Soal Amplop Kiai Jadi Polemik, Forum Santri Banyumas: Mundur!

Baca juga: Nama Gus Yasin Tak Muncul, Suharso Monoarfa Terpilih secara Aklamasi sebagai Ketua Umum PPP

Usman menambahkan, pada tanggal 2-3 September, bertempat di Bogor, Mahkamah Partai melakukan rapat dan mengeluarkan Pendapat Mahkamah Partai.

"Bahwa, menyepakati usulan 3 Pimpinan Majelis untuk memberhentikan Saudara Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025," terangnya.

Selanjutnya, 3 Pimpinan Majelis DPP PPP meminta pendapat hukum Mahkamah Partai sesuai dengan AD/ART PPP, serta meminta Pengurus Harian (PH) DPP PPP segera melaksanakan rapat untuk memilih dan menetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum untuk mengisi lowongan jabatan tersebut.

Usman menambahkan, bahwa keputusan yang diambil para majelis dipastikan telah meminta pertimbangan banyak pihak.

Tak terkecuali, Ketua Majelis Syari’ah KH Mustofa Aqil Siraj.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved