Pemilu 2024

Tak Ingin Terjadi Lagi Politik SARA, Ini Saran Mendagri ke KPU dan Bawaslu untuk Pemilu 2024

Mendagri Tito Karnavian berharap Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Utamanya, tidak ada lagi politik identitas dan politik SARA.

Editor: rika irawati
TRIBUNNEWS/Fransiskus Adhiyuda
Suasana rapat dengar pendapat antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan Komisi II DPR RI, bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian berharap Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman. Utamanya, tidak ada lagi politik identitas dan politik suku agama ras dan antar golongan (SARA) yang merugikan rakyat.

Terkait hal ini, Mendagri pun memberikan sejumlah saran kepada KPU dan Bawaslu dalam melakukan tahapan serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP terkait persiapan Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu Serentak 2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/4/2022).

"Ada beberapa mungkin saran dari pihak pemerintah dalam rangka penyusunan jadwal, tahapan dan program. Yang pertama, pelaksanaan Pemilu sendiri kita harapkan lancar dan aman," kata Tito.

"Lancar dalam arti, selesai dengan baik pada semua tahapan-tahapan yang direncanakan, jadi setiap perencanaan nanti, mulai tahapan persiapan pendaftaran, kemudian perhitungan, itu tepat sesuai waktunya masing-masing. Tidak ada yang molor, kira-kira itu," sambungnya.

Baca juga: KPU Purbalingga Mulai Sosialisasikan Pemilu 2024, Sasar Kelompok Pemilih Pemula

Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 di Jateng yang Diusulkan KPU Rp2,4 T, Ganjar: Kita Ada Tabungan

Baca juga: Ganjar Soal Pemilu 2024 Gunakan e-Voting: Yang Paling Penting Kepercayaan

Baca juga: Hasto Tegas Sikap PDIP Terkait Penundaan Pemilu: Tidak Senapas dengan Kultur Demokrasi Sehat

Tito juga berharap, Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman.

Ia pun mengingatkan bahwa peristiwa Pemilu tahun 2019 lalu, harus menjadi pelajaran.

Dimana, waktu kampanye yang hanya tujuh bulan, menimbulkan politik identitas dan politik SARA di masyarakat.

"Kemudian, yang kedua adalah aman. Nah, aman ini, dalam arti aman buat rakyat."

"Kemudian, rakyat kita belajar dari tahun 2019, masa kampanye yang hampir tujuh bulan, kita melihat bagaimana ada politik identitas, politik SARA yang keluar, itu rawan," kata Tito.

"Dalam ilmu security, sudut pandang keamanan setiap pembelahan, perbedaan, akan mengandung potensi konflik."

"Konfliknya, yang penting tidak menghancurkan, tidak saling menghancurkan," terangnya.

Tito juga berharap, pemilu 2024 memberikan rasa aman bagi penyelenggara.

Dimana, berkaca pada kejadian petugas Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan sakit pada Pemilu 2019 lalu.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved