Berita Jateng

Hasto Tegas Sikap PDIP Terkait Penundaan Pemilu: Tidak Senapas dengan Kultur Demokrasi Sehat

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto tegaskan sikap PDIP terkait wacana Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu).

tribun/amanda
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto (kanan) usai memberikan pidato inspiratif tokoh nasional pada wisuda di Universitas Negeri Semarang (Unnes). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto tegaskan sikap PDIP terkait wacana Penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Hal tersebut ia sampaikan setelah memberikan Pidato Inspiratif Tokoh Nasional pada Wisuda ke-110 Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang diadakan di Gedung Auditorium Prof Wuryanto, Kampus Unnes, Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang pada Rabu (9/3/2022).

Ia menyatakan sikap PDIP perjuangan tersebut menjadi kesadaran berpartai, berpolitik, harus kokoh memegang konsitutsi sebagai roh.

"Ada jiwanya, ada spiritnya yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa," ujarnya.

Baca juga: Sekjen PDIP: Simbol Kemajuan Ditempatkan dengan IKN, Maka Kampus Harus dalam Gerak yang Sama

Penundaan pemilu, kata dia, nantinya akan berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan pejabat negara dan hal ini tidak senapas dengan upaya membangun kultur demokrasi yang sehat, tersebut termasuk mekanisme periodisasi masa jabatan presiden selama 5 tahunan dalam regenerasi kepemimpinan nasional Indonesia.

"Itu dimulai dari bawah ke atas, itu kualitas demokrasi yang harus dihormati.

Jadi ketika kultur dirombak maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan oleh PDIP," tambahnya.

Baca juga: Aliansi Mahasiswa Jateng Beberkan Kajian dan Studi Lapangan Alasan Tunda Pemilu

Adapun terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Penundaan Pemilu, secara umum ia mengatakan Perpu untuk hal atau kepentingan yang memaksa.

Sedangkan wacana Perpu Penundaan Pemilu tidak memilikii poin kepentingan yang mendesak.

Penundaan Pemilu sendiri merupakan ranah konstitusi dan harus memiliki dasar hukum melalui amandemen.

Baca juga: Sejumlah Pihak Ingin Pemilu Diundur, Gerindra Jateng: Kalau Kita Tidak Taat Konstitusi, Siapa Lagi?

"Sementara sekarang ini hal atau kepentingan yang memaksa saat ini ialah pandemi.

Pak Jokowi sedang mendorong bagaimana agar dampak pandemi dan implikasi Perang Rusia dan Ukraina yang berdampak terhadap inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok dapat diatasi.

Itu skala prioritas pemerintah saat ini dan tengah menyiapkan kepemimpinan Indonesia di G20," ujarnya.

Hasto sendiri dalam pidatonya menyampaikan pandangan terkait perguruan tinggi sebagai city of intellect, maka semangat membangun kepemimpinan dimulai dari perguruan tinggi atau dari kampus.(*)

Sumber: Tribun Jateng
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved