Berita Cilacap

Pemkab Cilacap Mulai Bahas Rencana Kerja 2023, Terungkap Beban Gaji PNS dan PPPK Capai Rp 470 Miliar

Pemkab Cilacap menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Penulis: Permata Putra Sejati | Editor: rika irawati
TRIBUNBANYUMAS/Dok Kominfo Cilacap
Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji membuka rapat terkait rencana pembangunan 2023 di Aula Diklat Kabupaten Cilacap, Rabu (5/1/2022). 

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Diklat Kabupaten Cilacap, Rabu (5/1/2022), dibuka langsung Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

Dalam sambutannya, Tatto mengatakan, ada berbagai hal yang harus terus diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya.

Di antaranya, angka kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 11,46 persen, tingkat pengangguran 9,97 persen, dan pertumbuhan ekonomi masih di bawah target RPJMD.

Selain itu, masih adanya refocusing anggaran sebagai dampak Covid-19 dan banyaknya kejadian bencana alam di Kabupaten Cilacap.

"Untuk itu, saya berharap agar kegiatan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya sehingga, RKPD Tahun 2023 mampu menjadi salah satu pendukung suksesnya kegiatan pembangunan di Kabupaten Cilacap."

"Dan, benar-benar mampu mengakomodir berbagai program dan kegiatan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah," ujar Bupati dalam rilis yang diterima, Jumat (7/1/2022).

Baca juga: Cilacap Banjir Pujian, Dinilai Berhasil Budidayakan Ikan Sidat, Segara Anakan Jadi Jujukan Peneliti

Baca juga: Baru Satu Jam Diparkir, Motor Pengunjung Rental PS di Cilacap Raib Digondol Maling

Baca juga: Lewat Rel, Warga Kroya Cilacap Tewas Tertabrak KA Argowilis. Sempat Terlempar Jatuh ke Sungai Tipar

Baca juga: Vaksinasi Covid bagi Anak 6-11 Tahun di Cilacap Dimulai, Sasar 177.000 Anak

Bupati menambahkan, dikarenakan RKPD Tahun 2023 adalah RKPD masa transisi setelah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022, sehingga masih berpedoman pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022.

Pada RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022, orientasi pembangunan pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Cilacap, yaitu Cilacap Semakin Sejahtera secara Merata, Bangga Mbangun Desa.

Selanjutnya, kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 diarahkan pada pemantapan infrastruktur dan pemulihan ekonomi berkelanjutan, didukung penguatan SDM dan daya saing daerah.

Dalam kegiatan yang dimoderatori Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma’ruf tersebut, dilakukan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Saiful Musta’in.

Juga, Kebijakan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang disampaikan oleh Kepala BPPKAD Achmad Fauzi, Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 yang disampaikan Kepala Bappeda Sujito.

Saat pembahasan, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman sempat menyorot potensi kekurangan belanja gaji CPNS dan PPPK sebesar 470 miliar di tahun 2023.

"Kalau tidak segera menerapkan sikap bagaimana menyiapkan hal tersebut, tentunya, dimana tahun 2021 kita berani mengambil kebijakan mengangkat CPNS dan PPPK, kita harus bisa mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan."

"Salah satu upaya adalah dengan kita menggali potensi PAD dan kita harus mengevaluasi pengeluaran kita seoptimal mungkin," ungkap Wabup.

Baca juga: Bupati Purbalingga Ingin Vaksinasi Covid untuk Anak Dipercepat, Begini Usul Kapolres

Baca juga: Cara Guru SLB Negeri Batang Hilangkan Ketakutan Siswa saat Divaksin: Ajak Foto saat Mulai Disuntik

Baca juga: Siswi SMK di Kota Semarang Tewas Terlindas BRT, Diduga Jatuh setelah Ban Motor Terpeleset Paku Jalan

Baca juga: Lagi! Ditemukan Jejak Kaki Diduga Milik Macan di Kepetek Banyumas, BKSDA Masih Ragu

Wabup meminta OPD terus melakukan evaluasi mengenai pengeluaran dan juga pendapatan daerah, semisal belanja belanja kegiatan yang masih bisa ditekan atau bisa dialihkan untuk belanja prioritas.

"Barangkali, kita perlu evaluasi lagi, belanja kegiatan yang sifatnya seremonial, formalitas atau rutinitas ini yang kita harus secara konsekuen berani untuk di realokasikan ke belanja gaji pegawai."

"Intinya, kita evaluasi pengeluaran kita, meningkatkan pendapatan kita," terangnya.

Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara Hasil Konsultasi Publik dalam rangka Penyempurnaan Ranwal RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023. (Tribunbanyumas/jti)

Sumber: Tribun Banyumas
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved